Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jimly Minta Polarisasi DPR Diakhiri

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP), Jimly Asshiddiqie (kiri) bersama anggota DKPP, memimpin sidang putusan terkait kode etik penyelanggara pemilu yang dilaporkan oleh Prabowo-Hatta Rajasa, di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, 21 Agustus s2014. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP), Jimly Asshiddiqie (kiri) bersama anggota DKPP, memimpin sidang putusan terkait kode etik penyelanggara pemilu yang dilaporkan oleh Prabowo-Hatta Rajasa, di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, 21 Agustus s2014. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie, mengatakan polarisasi dua kubu politik yang terus dipelihara tidak sejalan dengan upaya dialog yang telah dilakukan para elite antara dua kubu tersebut. (Baca: Jokowi Ajak DPR Jaga Persatuan)

Di antaranya, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto pada 17 Oktober, dan pertemuan Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR pada 26 Oktober. Juga pertemuan terbaru yaitu antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais pada Rabu malam, 29 Oktober 2014 di Hotel Dharmawangsa.

"Upaya elite seharusnya ditindaklanjuti dengan dialog di lapis kedua. Sebagai rakyat, kita semua punya tanggung jawab moral untuk mendorong itu," ujar Jimly.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan ketika dihubungi pada Rabu, 29 Oktober, mengatakan DPR saat ini sudah tidak dalam posisi didikotomikan antara Koalisi Prabowo dan Koalisi Jokowi. (Baca: Tokoh-tokoh Koalisi Bertemu, DPR Tetap Ricuh  )


Jokowi, kata Taufik, telah menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia sejak dilantik. "Komunikasi politik antara Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa, Pak Aburizal Bakrie dengan Jokowi, Kalla, semuanya kan berjalan dengan baik. Sehingga sekarang ini kita membangun sistem check and balances yang lebih kuat."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saatnya pemerintah dan DPR bekerja bersama, kata Taufik, bukan berputar-putar masalah itu dikotomi dua kubu itu, sehingga rakyat yang dikorbankan.
"Terus terang kami optimis karena komunikasi politik sudah berjalan relatif baik, sudah terbangun secara konstruktif antara pemerintah dan DPR. Sudah tidak ada masalah lagi artinya kita ingin bekerja dengan sungguh-sungguh untuk rakyat."

DPR, kata Taufik, akan mendukung penuh program-program Pemerintahan Jokowi. "Sepanjang itu terkait program kerja yang pro rakyat, nyata untuk rakyat banyak, bertujuan konkret seperti pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, kenaikan pertumbuhan ekonomi."

RIDHO JUN PRASETYO




Berita Terpopuler
Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap
Cerita Susi Ngotot Pakai Helikopter ke Seminar
Andi Widjajanto Ditunjuk Jadi Sekretaris Kabinet

Iklan

DPR


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

9 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

10 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

10 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

16 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

17 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.