TEMPO.CO, Kupang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur mengeluhkan minimnya dana untuk mengatasi masalah kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Pasalnya, dana bantuan pemerintah pusat habis pada 6 November 2014.
"Kesulitan kami di dana, karena sangat kurang. Sedangkan cakupan daerah yang kering sangat banyak," kata Kepala BPBD NTT Tini Thadeus kepada Tempo, Senin, 3 November 2014. (Baca juga: 150 Desa-di NTT Kekeringan)
Menurut Tini, dana bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 4 miliar hanya bisa membantu warga selama empat bulan. Dana tersebut dipakai untuk penyaluran air bersih di 170 titik yang tersebar di 17 kabupaten yang mengalami kekeringan parah. Uang tersebut tidak cukup untuk membantu semua desa yang kekeringan.
BPBD NTT mengusulkan dana sebesar Rp 15 miliar kepada pemerintah pusat untuk mengatasi masalah kekeringan. Namun pemerintah pusat hanya mengalokasikan sebesar Rp 4 miliar. Tini mengaku akan meminta tambahan dana untuk mengatasi masalah kekeringan ini. Setelah dana tersebut habis pada 6 November, BPBD NTT akan meminta lagi uang tambahan kepada pemerintah pusat.
Tini menyesalkan bantuan pemerintah pusat tidak sesuai dengan usulan atau kebutuhan daerah, sehingga penanganan bencana kekeringan sifatnya darurat. "Itu pun tidak mencakup seluruh daerah yang dilanda kekeringan," katanya.
Di NTT terdapat dua kabupaten yang mengalami kekeringan terparah, yakni Sumba Timur dan Timur Tengah Selatan. Di Sumba Timur, warga setempat mulai memakan ubi beracun karena mengalami rawan pangan. Sedangkan di Timor Tengah Selatan, warga terpaksa minum air kubangan yang sering digunakan ternak.
YOHANES SEO
Berita lain:
TrioMacan2000 Mengaku Tahu Korupsi Ahok
Raden Nuh Ditangkap, Kantor Asatunews.com Sepi
Jadi Menteri, Susi Tak Lagi Merdeka
