Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kartu Indonesia Pintar Bingungkan Jawa Timur  

image-gnews
Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Penerapan Kartu Indonesia Pintar, yang baru saja diluncurkan pemerintah pusat, masih membingungkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Harun mengatakan belum menerima sosialisasi mengenai kartu tersebut. "Belum ada petunjuk, belum ada sosialisasi," kata Harun saat ditemui Tempo, Senin, 3 November 2014.

Menurut Harun, dia baru sebatas mendapatkan informasi seputar kartu tersebut dari media massa. Di Jawa Timur sendiri, kata dia, hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi yang ditunjuk menjadi pelaksana proyek percontohan penerapan Kartu Indonesia Pintar. "Mungkin sosialisasinya dari pusat langsung ke dua daerah itu," ujar Harun. (Baca sebelumnya: Pemerintah Bagikan 152.434 Kartu Indonesia Pintar)

Dinas Pendidikan Jawa Timur, tutur Harun, telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dana dua program itu dicairkan setiap tahun melalui sekolah. Anggarannya mencapai Rp 2,7 triliun per tahun atau sekitar Rp 673 miliar per bulan.

Harun memperkirakan data BOS dan BSM itulah yang dipakai pemerintah pusat untuk membagikan Kartu Indonesia Pintar. Sebab, data tersebut akurat memuat detail sekolah dan siswa menurut nama dan alamat dari sekolah dasar hingga menengah.(Lihat juga: Kompleksitas Masalah Kartu Indonesia Pintar)

Verifikasi BOS dan BSM ini dilakukan setiap tiga bulan sekali dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Namun ihwal Kartu Indonesia Pintar, Harun belum mengetahui gambaran sinkronisasi program itu dengan program di daerah. "Kalau diminta (menjelaskan) kami siap, parameternya dari BOS itu."

Harun memuji program Kartu Indonesia Pintar pemerintah pusat. Sebab, selama ini bantuan hanya diberikan kepada sekolah. Sedangkan melalui Kartu Indonesia Pintar, dana langsung disalurkan ke siswa yang tidak mampu untuk kebutuhan keseharian mereka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Program ini positif karena langsung ke sasaran," katanya. Harun yakin penerapan BOS, BSM, dan Kartu Indonesia Pintar dapat disinkronkan. (Baca: Anies: Kartu Indonesia Pintar Jadi Prioritas)

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya M. Iksan mengatakan juga  belum mendapat petunjuk dari pemerintah pusat mengenai teknis pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar. Apalagi  dana BSM tahun ini baru disalurkan. "Kami masih akan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat," katanya.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Berita Terpopuler:
Raden Nuh Ditangkap, Asatunews Tak Update Berita
Kata ICW Soal Calon Jaksa Agung Widyo Pramono 
Tjahjo Kumolo: Paling Enak Jadi Anggota DPR 
Elite Pecah, PPP Bojonegoro Patuh ke Kiai Maimun 
Biaya Premi Kartu Indonesia Sehat Sama dengan JKN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

17 menit lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

42 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan naskah pendapat dan pandangan pemerintah kepada Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas (kiri) dalam rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

1 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan Resmi dari Hak Angket Pemilu

2 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan Resmi dari Hak Angket Pemilu

Puan maharani menyebut pihaknya saat ini masih melihat dinamika politik di lapangan ke depan. soal hak angket.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

22 jam lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


Puan Minta Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Kemerdekaan Palestina

2 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Minta Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Kemerdekaan Palestina

Puan Maharani mendesak negara-negara adidaya di dunia untuk menggunakan pengaruhnya untuk mendorong kemerdekaan Palestina.


PDIP Unggul 3 Kali Pemilu, Puan Maharani: Ini Kemenangan Wong Cilik

6 hari lalu

Kepsen:Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani menghadiri kampanye akbar PDIP di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Ahad, 4 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PDIP Unggul 3 Kali Pemilu, Puan Maharani: Ini Kemenangan Wong Cilik

Puan Maharani berterima kasih kepada kepercayaan masyarakat sudah memenangkan PDIP selama tiga tahun berturut-turut.


Puan akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss

6 hari lalu

Puan akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss

Sidang IPU di Swiss mengusung tema perdamaian karena ada 56 negara yang mengalami konflik bersenjata.


Ketua DPR RI Sudah Teken Dokumen Naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Maarten Paes

14 hari lalu

Tiga calon pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen (kiri bawah), Thom Haye (kanan bawah), dan Maarten Paes (kiri atas) saat menghadiri rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Ad Interim Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (RI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 7 Mater 2024. (Foto: PSSI)
Ketua DPR RI Sudah Teken Dokumen Naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Maarten Paes

Ketua DPR RI Puan Maharani menandatangani dokumen naturalisasi tiga pemain tersebut setelah Komisi X dan III memberikan persetujuannya Kamis lalu.


PDIP Tanggapi Isu Jokowi Akan Gabung Golkar, Ini Kilas Balik Joko Widodo Tak Lagi Merah

15 hari lalu

Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo, Ketum PDIP Megawati, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Foto: Istimewa
PDIP Tanggapi Isu Jokowi Akan Gabung Golkar, Ini Kilas Balik Joko Widodo Tak Lagi Merah

Politikus PDIP menanggapi isu Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Ini kilas balik Jokowi tak lagi merah, menjadi kekuning-kuningan.