TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar hukum pidana Marwan Effendy mengatakan Jaksa Agung yang baru harus memiliki kemampuan mengamankan agenda politik dan hukum pemerintah Joko Widodo. Saat ini Jokowi sedang menggodok nama-nama yang akan duduk sebagai pemimpin korps Adhyaksa itu.
Menurut Effendy, mengutip kajiannya pada 2004, calon Jaksa Agung dari lingkup internal ataupun eksternal punya tantangan tersendiri. "Kalau calon dari luar, ada kultur yang sudah berkarat di dalam," kata Effendy, Ahad, 2 November 2014. (Baca: Benny K. Harman: Jaksa Agung dari Internal, Nonpartai)
Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan ini mengatakan kebijakan calon dari luar akan rawan dimentahkan oleh mereka yang sudah terlalu nyaman di dalam. Dengan demikian, butuh tenaga ekstra untuk melakukan pembenahan.
Kelebihannya, Effendy meneruskan, para calon dari luar belum terkontaminasi oleh stigma negatif konstitusi. Karena itu, semangat mereka untuk melakukan pembenahan tinggi. (Baca: Ketua PPATK Enggan Komentari Posisi Jaksa Agung)
Effendy menuturkan calon dari dalam memiliki kelebihan sudah mengetahui permasalahan internal yang dihadapi Kejaksaan. Karena itu, dalam waktu singkat, kandidat itu dapat mengkonsolidasikan kalangan internal agar sejalan dengan program-program Jokowi.
Sayang, Effendy melanjutkan, calon dari dalam sudah pasti kental dengan stigma negatif. Dengna demikian, ada kemungkinan kandidat itu terbawa arus senioritas di dalam. "Untuk itu, Jokowi harus bijak dalam memilih sesuai agenda politiknya."
Menurut Effendy, masih mengutip kajiannya tersebut, Jaksa Agung adalah jabatan politis, sehingga pemilihannya pun harus melihat agenda pemerintah. "Kalau saat ini (agenda pemerintah adalah) Nawa Cita, ya, yang harus paham itu."
SYAILENDRA
Baca juga:
Kurator Seni: Logo Baru Yogyakarta Mirip Iklan Obat Kuat
Penghina Presiden Ini Masih Ditahan Polisi
JK Minta Perantau Sulsel Jaga Kebhinekaan
Raden Nuh Ditangkap, Tetangga Kos Tak Tahu