Solusi Fadli Zon Soal DPR Tandingan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pimpinan DPR memiliki solusi sederhana untuk mengatasi kisruh munculnya DPR tandingan.

Solusinya adalah fraksi dari Koalisi Jokowi menyerahkan nama-nama anggota fraksi mereka untuk disahkan di rapat paripurna.

Menurut Fadli, selama empat fraksi tidak melakukan itu, anggotanya tidak bisa menjadi anggota komisi yang sah. (Baca: Akbar Tandjung: Stop Aktivitas DPR Tandingan)

"Itu aturannya. Kami kan bertindak berdasarkan aturan Undang-Undang MD3 dan peraturan tata tertib DPR, bukan bikin aturan main sendiri," ujar Fadli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senin, 3 November 2014.

Fadli menuturkan tidak ada dualisme dalam pimpinan DPR, sedangkan diadakannya rapat paripurna tandingan hanya dagelan semata.

"DPR kita solid. Kalau ada pihak-pihak yang mau membentuk tandingan dan sebagainya, kita ketahui semua bahwa itu tindakan yang ilegal dan inkonstitusional," kata Fadli. (Baca: Ketua MK: Ricuh DPR Beri Pelajaran Buruk ke Rakyat)

Sebelumnya, pada Rabu, 29 Oktober 2014, fraksi-fraksi anggota Koalisi Jokowi membentuk pimpinan DPR tandingan lantaran kecewa dengan sikap Koalisi Prabowo yang menguasai seluruh alat kelengkapan Dewan.

Ketua Fraksi Partai NasDem Victor Laiskodat mengatakan pimpinan DPR tandingan dibentuk sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang menunjukkan upaya menjegal dan menghambat pemerintahan Jokowi.

Menurut Fadli, munculnya DPR tandingan merupakan luapan kekecewaan Koalisi Jokowi karena sulit mendapatkan posisi pimpinan komisi. 

"Perlu digarisbawahi bahwa pimpinan komisi itu dipilih oleh anggota komisi, dan anggota komisi itu ya harus ditetapkan melalui sidang paripurna. Nah, DPR kan sudah empat kali menyelenggarakan sidang paripurna, dan ada empat fraksi (Hanura, PDIP, NasDem, dan PKB) yang tidak menyerahkan nama-nama anggotanya untuk komisi," tutur Fadli.

Posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan, ujar Fadli, bukan merupakan posisi yang strategis. Tugas pimpinan komisi, menurut Fadli, hanya mengatur lalu lintas komisi saja, karena semua keputusan di tingkat komisi diserahkan kepada anggota. "Jadi, tidak ada masalah sebenarnya, tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak ada yang namanya dualisme, semuanya solid," kata Fadli.

Ketika ditanya langkah proaktif apa yang mungkin dilakukan pimpinan DPR untuk mengatasi masalah ini, Fadli menjawab diplomatis. "Komunikasi kami jalan terus. Kami terus membuka musyawarah, dan saya kira DPR harus bersatu gitu, ya."

Ketika disinggung mengenai saran dari Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva tadi malam bahwa para ketua umum partai politik sebaiknya bertemu untuk menyelesaikan kisruh di DPR, Fadli mempunyai jawaban.

"Ya, pertemuan para ketua umum itu sih boleh saja, tidak ada masalah. Tapi ini kan kalau mereka membuat tandingan itu sudah salah langkah, sudah jauh," kata Fadli.

"Saya kira, kalau ditanyakan ke ketua umum-ketua umum partai mereka (Koalisi Jokowi), mereka belum tentu juga setuju. Saya yakin Bu Megawati Soekarnoputri tidak setuju soal DPR tandingan. Bu Megawati kan orangnya sangat konstitusional. Coba ditanya Bu Mega setuju enggak dengan langkah anak buahnya itu," tutur Fadli.

RIDHO JUN PRASETYO

Terpopuler:
Ini Fasilitas Kamar Kos Raden Nuh
Raden Nuh @TrioMacan2000 Bos Perusahaan Media
Raden Nuh Ditangkap, Polisi Sita Empat Ponsel
Raden Nuh Ditangkap, Asatunews Tak Update Berita
@TrioMacan2000 Mengaku Tahu Korupsi Ahok