TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui kajian yang dilakukan pimpinan DPR tidak maksimal saat Presiden Jokowi meminta masukan tentang perubahan nomenklatur kementerian untuk periode 2014-2015. Fahri berkilah berkas yang diberikan pemerintah tak mendalam dan jangka waktu untuk mengkaji terlalu singkat. (Baca: Kata PKB Soal Pemekaran Komisi DPR)
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin rapat paripurna akhirnya memutuskan penetapan mitra koalisi sudah final kecuali untuk tiga kementerian, yakni Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. (Baca: Ini Susunan Pimpinan Komisi Versi DPR Tandingan)
Untuk tiga lembaga itu, komisi-komisi terkait akan melakukan pembahasan dengan didampingi oleh kementerian yang dipermasalahkan. Sementara untuk anggota fraksi yang masih protes terkait dengan nomenklatur, Taufik mempersilakan membuat surat. Taufik berjanji pimpinan DPR akan memfasilitasi surat-surat yang akan ditujukan ke Presiden Joko Widodo.
Dalam rapat paripurna DPR hari ini, sejumlah legislator menyoroti soal penggabungan dan pemecahan kementerian di kabinet Presiden Joko Widodo. Menurut mereka, ada sejumlah pertanyaan yang memerlukan jawaban agar menjadi jelas bagi publik.
SUNDARI
Terpopuler
Anak Menteri Susi Balas Cuitan Putra Jokowi
Mantan Suami Susi Kewalahan Diwawancarai Media
Vin Diesel: Paul Walker Adalah Malaikat
Rihanna Berutang Budi pada Chris Brown
Dijauhi Sahabat, Selena Gomez Punya Teman Baru
