TEMPO.CO, Jakarta - Kritik mengenai penyusunan mitra kerja pemerintah dan komisi DPR juga disampaikan anggota Komisi Pendidikan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Anang Hermansyah. Penyanyi solo ini menyoroti penghapusan bidang ekonomi kreatif di Kementerian Pariwisata.
Anang menyayangkan ini terjadi karena ekonomi kreatif mempunyai potensi yang besar. Menurut Anang, industri kreatif menyumbang pendapatan negara Rp 641 triliun, potensi ekspor Rp 119 triliun dan menyerap 12 juta tenaga kerja. (Baca: DPR Tandingan Dianggap Gerakan Moral)
"Dulu di kampanye Pak Jokowi-JK berjanji memperhatikan industri kreatif, tapi kenapa sekarang malah dihapus?" ujar musisi pop ini. Anang berharap ekonomi kreatif tidak dibentuk badan khusus melainkan berwujud kementerian karena menjadi bagian dari kabinet.
Soal mitra untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Fraksi Tjatur Sapto Edy juga ikut bersuara. Menurut Tjatur, penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak tepat. (Baca: Gaji Belum Cair, Anggota DPR 'Makan Tabungan')
Tjatur malah curiga ada agenda tersembunyi dengan penggabungan dua lembaga itu. Fraski PAN akan mengajukan surat resmi menanyakan hal ini kepada Presiden Jokowi melalui pimpinan DPR. Surat akan dilayangkan dalam tempo dua hari.
Wakil Ketua Komisi Hukum yang juga anggota Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan kementerian yang dibuat Jokowi menimbulkan perebutan di DPR dan menyisakan pertanyaan di masyarakat.
"Pimpinan DPR harus menanyakan secara resmi, apa yang menjadi alasan pembubaran dan penggabungan kementerian," kata Benny. Benny meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan di depan sidang paripurna terkait dengan ini.
SUNDARI
Terpopuler
Anak Menteri Susi Balas Cuitan Putra Jokowi
Mantan Suami Susi Kewalahan Diwawancarai Media
Vin Diesel: Paul Walker Adalah Malaikat
Rihanna Berutang Budi pada Chris Brown
Dijauhi Sahabat, Selena Gomez Punya Teman Baru
