TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempersilakan Pemerintah Kota Bekasi mengajukan penambahan dana hibah. "Enggak apa-apa," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa, 4 November 2014.
Ahok menilai permintaan Bekasi agar DKI menambah anggaran untuk daerah itu sangat wajar. "Selama masuk akal dan benar, kami kasih, dong," katanya.
Namun, ujar dia, penambahan anggaran tersebut tidak serta-merta bisa dipenuhi dan langsung turun. Melainkan harus dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dulu. "Kasih dulu sama DPRD," ucapnya.
Pemerintah Kota Bekasi berencana meminta dana hibah kembali ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasannya, dana hibah Rp 250 miliar yang sudah diajukan Wali Kota Bekasi dianggap masih kurang. "Lebih banyak dialokasikan ke infrastruktur jalan, sedangkan untuk saluran air sedikit," kata Kepala Bidang Tata Air Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Dicky Irawan.
Dari anggaran hibah Rp 250 miliar, kata Dicky, untuk proyek penanganan banjir hanya sekitar Rp 50 miliar. Karena itu, pihaknya berencana mengajukan kembali bantuan dana hibah. "Pak Wagub (Basuki Tjahaja Purnama) masih membuka peluang untuk mengusulkan lagi," kata Dicky.
Dicky menyebutkan dana hibah tahun depan digunakan untuk sejumlah proyek saluran, seperti pembuatan tandon air di wilayah perbatasan. Adapun untuk sejumlah proyek yang bakal diusulkan untuk didanai dengan dana hibah, kata dia, antara lain sodetan dari Cakung ke Kali Cikeas yang melintasi Kota Bekasi, dibutuhkan dana sebesar Rp 50 miliar. "Kami juga akan perbanyak pembuatan polder air," ujar Dicky.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan dana hibah sebesar Rp 250 miliar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015.
Dana hibah akan digunakan untuk membiayai sebelas pekerjaan, di antaranya pembangunan sisi selatan Jalan K.H. Noer Ali, Jalan Komsen di Jatiasih, pembangunan tandon air untuk mengatasi banjir, dan penambahan ruang terbuka hijau (RTH).
APBD Kota Bekasi sebesar Rp 3,4 triliun lebih banyak tersedot untuk belanja langsung pada tahun ini. Akibatnya, dana pembangunan infrastruktur dan tanggap darurat kekurangan anggaran. "Kami membutuhkan dana pendampingan. Alhamdulillah masih diberi oleh DKI Jakarta," kata Rahmat.
ERWAN HERMAWAN
