TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama heran dengan permintaan buruh yang menuntut kenaikan upah minimum Provinsi DKI sebesar Rp 3,1 juta per bulan. Tuntutan itu, kata dia, sulit untuk dipenuhi. "Kita enggak mungkin bisa penuhi," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 4 November 2014.
Menurut Ahok, upah buruh tidak bisa ditetapkan secara sembarangan. Penentuan upah buruh didasari atas survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja. Ratusan buruh kembali menggelar demo di depan Balai Kota, hari ini, Selasa, 4 November 2014. Mereka menuntut kenaikan upah.
Jika buruh tetap berkeras menuntut kenaikan sebanyak itu, Ahok yakin pengusaha bakal kabur alias hengkang dari Indonesia. "Kalau kamu cuma mau lakukan egoisme begitu, ya, bangkrut dong. Coba kamu survei saja sama buruh yang sungguh-sunguh mau kerja, mereka pilih berhenti dan pabriknya tutup atau menuntut segitu," kata Ahok.
Pemerintah, tutur Ahok, sudah sangat memperhatikan buruh. Misalnya, dalam survei KHL, terdapat pokok yang menyebutkan ada jaminan pendidikan dan kesehatan bagi buruh.
Mantan Bupati Belitung Timur itu semakin heran dengan kelakukan buruh. "Lihat saja yang ikut demo-demo buruh, bisa beli HP dan motor yang bagus-bagus, kan. Nah, dia sih enak, tapi kalau pabriknya ditutup, gimana?" ujarnya.
Ahok mengatakan bakal membantu buruh. Namun, "Buruh yang mana? Yang aktivis politik? Mesti jelas," tuturnya. Apalagi aksi buruh belakangan ini kerap ditunggangi aktivis politik.
Menurut dia, upah buruh bakal naik tapi tidak signifikan. "Naik paling 10 persen. Jatuhnya palingan Rp 2,7 juta," kata Ahok.
ERWAN HERMAWAN
Berita lain:
Anak Menteri Susi Balas Cuitan Putra Jokowi
Ahok Pernah Diperas oleh @TrioMacan2000
Proyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan
Mantan Suami Susi Kewalahan Diwawancara Media