TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault akan menyinergikan program pramuka dengan kementerian terkait. "Karena ada pemerintahan baru, maka orientasi kami mengacu kepada arah dan kebijakan pemerintahan baru," ujar Adhyaksa kepada wartawan setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis, 6 November 2014.
Ketua Dewan Pembina Relawan Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden 2014 itu menjelaskan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan ketua kwartir daerah pramuka seluruh Indonesia. (Baca: Adhyaksa Bantah Jadi Tim Sukses Prabowo-Hatta) Rapat akan berlangsung pada 7-9 Novembver 2014 di Hotel Cempaka, hotel berbintang di Jakarta Pusat. Dalam kepengurusan sebelumnya, rapat semacam itu diadakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pramuka di Cibubur, Jakarta Timur. (Baca: Menteri Tjahjo Larang Pejabat Kemendagri Rapat di Hotel)
Menurut Adhyaksa, Jusuf Kalla menyetujui rencana rebranding Gerakan Pramuka. Dalam pertemuan, kata Adhyaksa, Wakil Presiden mengritik keberadaan dan peran Gerakan Pramuka. "Pak JK katakan, 'Cucu saya ikut pramuka, tapi enggak tahu apa itu pramuka'," ujarnya. JK ingin Gerakan Pramuka punya peran yang lebih besar di kalangan muda, misalnya, menangkal perkelahian pelajar dan peredaran narkotik.
Adhyaksa, yang terpilih sebagai ketua pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka di Kupang, November 2013, mengakui organisasi pramuka selama ini dikelola secara tradisional dan monoton. Dia dan pengurus baru ingin mengubah organisasi agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan di kalangan generasi muda.
Caranya adalah mengubah pola pikir anak muda melalui kemasan Gerakan Pramuka yang dekat dengan mereka. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. "Harus bermain di sana, supaya pramuka tidak tertinggal." Pada 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggulirkan program revitalisasi Gerakan Pramuka di era kepemimpinan Ketua Kwarnas Azrul Azwar. Belum jelas apakah program ini diteruskan atau tidak pada era kepengurusan Adhyaksa Dault.
Persoalan lain, kata dia, adalah minimnya pendanaan. Tahun ini, dana APBN untuk Gerakan Pramuka Rp 30-40 miliar. Padahal, belanja pegawai Kwartir Nasional Rp 600 juta per bulan. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masalah pendanaan ini tak dijadikan kendala. "Beliau katakan, 'Jangan ada dana, baru ada kegiatan. Tapi kegiatan dulu, baru dana akan datang'," ujar Adhyaksa, yang pada masa mudanya lebih banyak aktif di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia.
PRIHANDOKO
Terpopuler:
Gaya Ayang Jokowi Belanja di Makassar
Jokowi ke Sidrap, Kahiyang Borong Sirup Markisa
Sidak Penampungan TKI, Menteri Hanif Lompat Pagar
