TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sosial Aboe Bakar Al Habsy mengkritik kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Menurut Aboe, kebijakan Tjahjo yang membolehkan kolom agama di kartu tanda penduduk dikosongkan merupakan program yang tidak Pancasilais. Kalau percaya bahwa Pancasila merupakan dasar negara, maka warga negara tidak perlu merasa malu mencantumkan agama pada kolom KTP kita.
"Ini, kan, bisa dikatakan sudah tidak Pancasilais lagi," kata Aboe Bakar melalui pesan pendek, Jumat, 7 November 2014. Sebagai Soekarnois, Aboe Bakar menuturkan, Tjahjo seharusnya tahu itu. (Baca: Menteri Tjahjo Ingin Aliran Kepercayaan Masuk KTP)
Selain itu, kata Aboe, pengosongan kolom agama akan menyulitkan pengangkatan para pejabat. Setiap pejabat selalu diwajibkan mengambil sumpah sebelum memangku jabatannya. Tujuannya, jabatan yang dianut bukan sekedar kontrak sosial dengan masyarakat belaka, tetapi juga merupakan janji dengan Tuhan.
"Selama ini penyumpahan dilakukan berdasarkan identitas yang tercantum dalam kolom KTP," ujar Anggota Komisi Hukum dan HAM Dewan Perwakilan Rakyat ini. Bila tidak didasarkan pada dokumen yang jelas, Aboe khawatir pengambilan sumpah para pejabat publik menjadi kacau.
Alasan lain, Aboe mengatakan pengosongan kolom agama akan membawa ketidakpastian hukum. (Baca: Menteri Tjahjo Minta Itjen Panggil Rektor IPDN)
Misalnya, kata Aboe, saat seseorang memberikan kesaksian, pembagian waris, saat akan melangsungkan perkawinan, atau bahkan ketika akan dilakukan penguburan. Kalau dikosongkan, Aboe beralasan tidak ada dasar hukum yang mengatur urusan-urusan tersebut.
Dengan kebijakan ini, Aboe meyakini pejabat publik akan semakin pesimis dengan janji kampanye Jokowi. "Dulu Jokowi-JK berjanji akan tetap mempertahankan kolom agama di KTP." (Baca: Menteri Tjahjo Larang Pejabat Kemendagri Rapat di Hotel)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin para pemeluk kepercayaan tidak akan dipaksa untuk mengikuti agama yang diakui pemerintah di dalam kartu tanda penduduk. Menurut Tjahjo, Indonesia bukan negara agama sehingga semua aliran kepercayaan harus dihargai. Bahkan, dia ingin semua aliran kepercayaan bisa dicantumkan.
"Kalau mau dikosongkan dulu tidak masalah," ujar Tjahjo usai memimpin rapat koordinasi bersama Eselon I dan II di gedung Kemendagri, Kamis, 6 November 2014. (Baca: Menteri Tjahjo: 70 Persen Laporan Gubernur Keliru)
SUNDARI
Terpopuler:
DPR Dituding Tak Bersih, Fadli Zon: Audit LSM-nya!
Antara Nadine Putri Susi dan Ayang Putri Jokowi
Anak Ngetop, Menteri Susi: Ini Gara-gara Kalian!
9 Perempuan Berpengaruh Versi Forbes
Persib Vs Persipura, 6.000 Bobotoh Serbu Palembang
Kronologi Penembakan di Rumah Amien Rais
