Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

WNI Mau Pindah ke Malaysia, Tjahjo Surati Gubernur

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Seorang petugas berjalan di halaman Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jakarta (20/02). Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di kawasan Taman Surapati sempat disadap, ada tiga alat penyadap yang diletakkan di tempat tidur, ruang tamu dan tempat makan yang berhasil ditemukan. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Seorang petugas berjalan di halaman Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jakarta (20/02). Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di kawasan Taman Surapati sempat disadap, ada tiga alat penyadap yang diletakkan di tempat tidur, ruang tamu dan tempat makan yang berhasil ditemukan. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ia telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek terkait dengan ancaman warga sepuluh desa di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, yang ingin pindah warga negara ke Malaysia. (Baca: Soal Kolom Agama di KTP, Menteri Tjahjo Ikut Tokoh Agama)

Warga di sepuluh desa tersebut ingin pindah menjadi penduduk Negara Bagian Serawak, Malaysia, lantaran merasa nasibnya tidak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. "Kami minta Gubernur mengecek langsung," kata Tjahjo di Gedung Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jakarta, Senin, 10 November 2014.

Selama ini, kata Tjahjo, mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan terisolasi dari dunia luar karena tak ada akses yang mumpuni menuju Long Apari, kecamatan berpenduduk sekitar 4 ribu orang. Kabar yang beredar, mereka mengalami kelaparan. (Baca juga: Menteri Tjahjo Soroti Pengelolaan Anggaran Pemda)

Tjahjo mengatakan belum mendapat balasan surat dari Awang. Namun ia menegaskan akan mempertahankan semua warga negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Gak bisa dong, warga negara kita harus dijaga, sejengkal tanah pun harus dijaga. Jangan sampai mereka pindah warga negara," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

TIKA PRIMANDARI| ANTARANEWS

Baca Berita Terpopuler
Jokowi Jadi Primadona di APEC

Bahasa Inggris Jokowi Dipuji

Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia

Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana

FPI Siapkan Pengganti Ahok, Namanya Fahrurrozi

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

16 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

17 hari lalu

Para pengunjuk rasa memegang poster saat protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai ujaran kebencian terhadap Muslim yang dilakukan oleh para pemimpin Hindu, di New Delhi, India, 27 Desember 2021. REUTERS/Adnan Abidi
India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

Pemerintahan Narendra Modi akan menerapkan undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang mengecualikan umat muslim.


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

22 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

22 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.
Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membuat kajian mengenai status kewarganegaraan.


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

30 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

32 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

36 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

51 hari lalu

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia


Volodymyr Zelensky Usulkan Aturan Kewarganegaraan Ganda

22 Januari 2024

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara dengan Presiden China Xi Jinping melalui saluran telepon, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di Kyiv, Ukraina 26 April 2023. Layanan Pers/Handout Kepresidenan Ukraina via REUTERS
Volodymyr Zelensky Usulkan Aturan Kewarganegaraan Ganda

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan perubahan konstitusi untuk mengizinkan kewarganegaraan ganda sebagai tanda terima kasih pada diaspora Ukraina.


Menlu Retno: Stabilitas di Myanmar Jadi Kunci Penyelesaian Isu Rohingya

8 Januari 2024

Sejumlah pengungsi etnis Rohingnya berada di tempat penampungan sementara di Desa Karang Gading, Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (4/1/2024). United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat sekitar untuk memastikan kondisi 157 pengungsi etnis Rohingya mendapatkan keselamatan dan kelayakan tempat tinggal. ANTARA FOTO/Yudi
Menlu Retno: Stabilitas di Myanmar Jadi Kunci Penyelesaian Isu Rohingya

Menlu Retno mengatakan demokrasi dan stabilitas di Myanmar menjadi kunci penyelesaian isu Rohingya.