Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kerja Menteri Buruk, Laporkan ke Kawalmenteri.org  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Presiden Jokowi (ketiga kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (Ketiga kanan) berfoto bersama Kabinet Kerja yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2014. ADEK BERRY/AFP/Getty Images
Presiden Jokowi (ketiga kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (Ketiga kanan) berfoto bersama Kabinet Kerja yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2014. ADEK BERRY/AFP/Getty Images
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anda melihat seorang menteri sewenang-wenang menjalankan tugas? Atau Anda mengalami kesulitan ketika mengurus sesuatu di sebuah Kantor Kementerian? Tak perlu susah payah menemui Presiden Joko Widodo untuk mengumpat-umpat sang menteri. Anda cukup melaporkan tindakan menteri itu ke http://kawalmenteri.org.

Tentu saja, selain tindakan tak amanah si menteri, Anda juga bisa melaporkan hal positif yang menteri itu lakukan ke situs tersebut. "Situs ini berniat mengawal janji dengan melihat bukti," kata salah seorang tim materi kawalmenteri.org, Diding Sakri, saat peluncuran situs tersebut, di Jakarta, tadi malam, Rabu, 12 November 2014.

Menurut Diding, situs ini ingin memberikan pengawalan secara utuh terhadap kinerja kementerian, mulai dari tata kelola, sistem, prosedur yang baik, hingga karakteristik dan rekam jejak menterinya. "Kami percaya bahwa tata pemerintahan yang baik adalah yang sistem dan individunya bagus," ujar dia. (Baca: Ingat Sukses Kawalpemilu dalam Pemilu Lalu)

Diding mengatakan, kawalmenteri ingin memastikan seorang menteri menjalankan tugas dengan baik selama lima tahun masa jabatannya. Menurut dia, masyarakat yang hendak melaporkan kinerja menteri cukup masuk ke situs dan menyampaikan keluhan atau apresiasi lewat pilihan menu yang tersedia. Belasan relawan yang mengelola situs itu akan melakukan kompilasi masukan masyarakat per kementerian yang dilaporkan.

Menurut Diding, kawalmenteri akan memberikan indeks atau peringkat prestasi menteri setiap tiga bulan sekali, dari satu hingga 34, atau menteri dengan kinerja terbaik hingga terburuk. "Hasil ini nantinya juga akan kami berikan secara berkala ke Presiden Jokowi melalui Sekretariat Negara," ucap Diding.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PRIHANDOKO

Terpopuler

Terungkap, Artis yang Ditangkap BNN Berinisial VM
Pakaikan Mantel ke Istri Jinping, Putin Dikritik 
FPI Pernah Ditolak di Daerah-daerah Ini 
Menteri Susi Disemprot Nelayan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

HUT Kemerdekaan RI: Jokowi Minta Pengibaran Bendera Merah Putih Sebulan Penuh, Ini Berbagai Aturan Soal Bendera

4 Agustus 2023

Warga dengan mengenakan kostum wayang mengikuti upacara pengibaran bendera Merah Putih di Baluwarti, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Senin, 17 Agustus 2020. Upacara peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut diikuti warga setempat di tengah pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
HUT Kemerdekaan RI: Jokowi Minta Pengibaran Bendera Merah Putih Sebulan Penuh, Ini Berbagai Aturan Soal Bendera

Guna memperingati HUT Kemerdekaan ke-78 RI, Presiden Jokowi meminta pengibaran bendera merah putih dilakukan sebulan penuh. Bagaimana aturannya?


Istana Ungkap Kondisi Mensesneg Pratikno Membaik dan Bisa Terima Tamu

16 Maret 2023

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) berbincang dengan Mensesneg Pratikno saat memimpin rapat terbatas persiapan KTT Asean dan KTT G20 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. Presiden akan mengangkat isu ekonomi hingga lingkungan dalam kunjungan kerja KTT ASEAN. ANTARA/Wahyu Putro A
Istana Ungkap Kondisi Mensesneg Pratikno Membaik dan Bisa Terima Tamu

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan kondisi Menteri Sekretariat Negara Pratikno sudah mulai membaik. Pratikno sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat sejak Senin kemarin karena sakit sendi


Mensesneg Pratikno Dirawat di RSPAD

13 Maret 2023

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Menteri Sosial Tri Rismaharini (ketiga kiri) dan Menteri ESDM Arifin Tasrif tiba untuk mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Mensesneg Pratikno Dirawat di RSPAD

Pratikno saat ini tetap bisa bekerja. Bey juga terus melaporkan kepada Pratikno sejumlah kegiatan Presiden Jokowi.


Kasus Covid-19 Turun, BNPB Hentikan Operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran 31 Desember 2022

23 Desember 2022

Suasana RSCD Wisma Atlet Kemayoran di tengah kenaikan kasus Covid-19, Jakarta, Senin 20 Juni 2022. Pasien  TEMPO/Subekti.
Kasus Covid-19 Turun, BNPB Hentikan Operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran 31 Desember 2022

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Suharyanto mengumumkan penghentian operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran atau RS Covid-19.


Kasus Covid-19 Meningkat, Menteri hingga Panglima Dilarang ke Luar Negeri

22 Juli 2022

Ekspresi Muhadjir Effendy, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Terlihat di sebelah kiri Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. TEMPO/Subekti.
Kasus Covid-19 Meningkat, Menteri hingga Panglima Dilarang ke Luar Negeri

Larangan ini dikeluarkan imbas dari mulai meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia akibat varian baru.


Sah, Jokowi Lantik 9 Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026

22 Februari 2021

Presiden Jokowi membuka gelaran tahunan Google for Indonesia (Google4ID), Rabu, 18 November 2020. Kredit: Youtube/Google Indonesia
Sah, Jokowi Lantik 9 Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026

Presiden Jokowi melantik sembilan anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 22 Februari 2021.


Polemik Formula E, Pemprov DKI Akui Surat Rekomendasi Salah Ketik

14 Februari 2020

Sekretaris Daerah DKI Saefullah saat memaparkan rencana revitalisasi Monas  di Balai Kota, Jumat 24 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq
Polemik Formula E, Pemprov DKI Akui Surat Rekomendasi Salah Ketik

Pemprov DKI Jakarta mengakui ada salah ketik di surat rekomendasi Formula E yang dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara.


Soal Formula E, Mensesneg Diminta Cabut Izin Penggunaan Monas

14 Februari 2020

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyambangi Kementerian Sekretariat Negara untuk menanyakan izin Formula E di Monas, Kamis, 13 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Soal Formula E, Mensesneg Diminta Cabut Izin Penggunaan Monas

Pemprov DKI Jakarta diminta membangun sirkuit Formula E di wilayah selain Monas.


Revitalisasi Monas, Ini Saran Ombudsman Jakarta

1 Februari 2020

Aktivis WALHI melakukan aksi di depan Kantor Balaikota Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020. Aksi ini merupakan bentuk protes kepada Pemprov DKI Jakarta perihal proyek revitalisasi kawasan Monas yang telah mengorbankan ratusan pohon. TEMPO/Muhammad Hidayat
Revitalisasi Monas, Ini Saran Ombudsman Jakarta

Ombudsman Jakarta menyarankan Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI dan Mensetneg tak saling menyalahkan soal revitalisasi Monas.


Pengamat: DKI Harusnya Konsultasi Dulu Soal Revitalisasi Monas

28 Januari 2020

Ahli Perkotaan Yayat Supriyatna. TEMPO/Aditia Noviansyah
Pengamat: DKI Harusnya Konsultasi Dulu Soal Revitalisasi Monas

Yayat Supriyatna menyayangkan Pemprov DKI yang tak memberitahu Istana soal revitalisasi Monas.