TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan target pertumbuhan ekonomi 7 persen bisa dicapai pemeritah, asal semua elemen bangsa mampu melakukan perbaikan. (Baca: Jokowi: Indonesia Ingin Jadi Kunci di Pasar ASEAN )
"Tahun ini kita masih bisa tumbuh 5-5,2 persen, artinya sedikit saja diperbaiki kita bisa tumbuh tujuh persen," ujarnya dalam pemaparan ekonomi di Hotel Four Seasons, tadi malam, Rabu, 12 November 2014.
Menurut JK, ada dua hal yang bisa mendorong pertumbuhan tahun depan tetap tinggi. Pertama, postur anggaran pendapatan dan belanja negara harus dioptimalkan dan kebijakan pemerintah harus diperbaiki. "Nanti, antara kedua itu muncul program," ungkapnya.
Besarnya pengeluaran belanja rutin, seperti gaji pegawai, pembayaran bunga utang, dan subsidi yang mencapai 20 persen dari APBN, menyebabkan keuangan negara tersandera. Akibatnya, belanja modal terus menyusut hingga 10 persen dari sebelumnya 20 persen tahun lalu. "APBN kita bukan kecil, tetapi penggunaannya kurang memberikan peluang ekonomi untuk tumbuh."
Kedua, faktor lain yang bisa dipacu adalah memperbaiki kinerja birokrasi supaya lebih cepat. Saat ini, salah satu persoalan investasi di Indonesia adalah akibat lambannya perizinan, aparat negara takut membuat kebijakan yang bersinggungan dengan hukum, sehingga prosesnya berjalan lamban. (Baca: APEC, Indonesia Jadi Sasaran Investasi Para CEO)
"Karena itu APBN kita kurang berdaya dan kebijakan menjadi lamban."
Ekonom Universitas Gajah Mada, Tony Prasetiantono, mengatakan target pertumbuhan 7 persen sulit tercapai tahun depan, kecuali dalam lima tahun ke depan. "Jangankan Indonesia, Cina saja sulit 7 persen. Tahun depan kita tidak tahu, rasanya kita harus sabar dulu."
Target tinggi yang direncanakan Presiden Jokowi, Tony mengatakan, mengingatkan pada rencana pertumbuhan yang pernah disampaikan pemerintah sebelumnya, saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji di akhir periodenya pertumbuhan akan mencapai 7 persen. "Faktanya 2013 5,8 persen dan 2014 sekitar 5,1-5,2 persen." (Baca: BBM Naik, Gubernur BI: Dampaknya Hanya Sebulan )
Untuk itu, agar pertumbuhan terjaga, ada beberapa yang harus dilakukan pemerintah, yakni mengurangi subsidi BBM dan mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur serta subsidi langsung kepada masyarakat miskin yang jumlahnya hingga 25 juta jiwa. "Mereka itulah yang harus dijadikan sasaran cash tansfer pemerintah."
JAYADI SUPRIADIN
Baca berita lainnya:
Terungkap, Artis yang Ditangkap BNN Berinisial VM
Pakaikan Mantel ke Istri Jinping, Putin Dikritik
FPI Pernah Ditolak di Daerah-daerah Ini
Menteri Susi Disemprot Nelayan
Pidato Jokowi Terbanyak Ditonton, Kalahkan Obama
