Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembangunan di Perbatasan Lambat, Ini Penyebabnya  

image-gnews
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Sabah Malaysia tiba di Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, untuk selanjutnya pulang ke kampung masing-masing, Rabu (14/11). ANTARA/M Rusman
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Sabah Malaysia tiba di Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, untuk selanjutnya pulang ke kampung masing-masing, Rabu (14/11). ANTARA/M Rusman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Triyono Budi Sasongko mengatakan kendala lambatnya pembangunan di daerah adalah soal lambatnya penerbitan izin. Selain itu, letak daerah perbatasan yang biasanya dekat dengan hutan juga menjadi kendala. (Baca: Malaysia Kuasai 3 Desa, Pemda Nunukan Pasrah)

"Izin perhutanan itu kan tidak sebentar, jadi kalau mau bangun apa pun harus nunggu izin. Biasanya proses perizinan itu lama," ujar Triyono di kantornya kepada Tempo, Jumat, 14 November 2014. (Baca: JK: Klaim Malaysia di Nunukan Ancam Kedaulatan RI)

Selain itu, letak daerah perbatasan yang jauh dari ibu kota membuat para kontraktor enggan untuk membangun di sana. "Kurang ada daya tarik untuk masuk ke sana," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar perizinan hutan di sekitar daerah perbatasan dilonggarkan supaya pembangunan di sana berjalan lebih cepat. "Kemudian beberapa isu daerah yang harus dikoordinasikan apakah isu pertanian, perkebunan, atau perikanan," katanya. (Baca: Begini Modus Jual Tanah di Perbatasan Malaysia)

Tjahjo menambahkan, satu masalah di daerah perbatasan adalah kurangnya alokasi dana dalam DAK. Sebabnya, selama ini penghitungan DAK berdasarkan luas wilayah dataran. "Jadi Bogor itu lebih besar DAK-nya dibanding, misalnya NTT, karena wilayah perairan tidak dihitung," kata Tjahjo, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Baca: Indonesia-Malaysia Sepakat Buka Pos Lintas Batas)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengatakan masalah perbatasan akan selesai dalam setahun. Caranya, adalah dengan cara jemput bola dan tidak menunggu laporan dari daerah. Untuk itu, ia meminta BNPP untuk membuat tim yang berisi kementerian dan lembaga terkait untuk mendata apa saja masalah di sana, termasuk juga mendata infrastruktur apa yang paling dibutuhkan. (Baca: 400-an Warga RI di Nunukan Punya KTP Malaysia)

Sebelumnya, dua legislator asal Nunukan mengatakan tiga desa, Simantipal, Sinapad, dan Sinokod dari 10 desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, diduga telah diklaim Malaysia sebagai miliknya. Informasi itu didapatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nunukan setempat dari masyarakat saat berkunjung ke sana.

TIKA PRIMANDARI

Baca juga:
Tuntut Kesejahteraan, Buruh Semen Indonesia Demo
Di Mimbar Masjid, Pria Ini Pimpin Doa Tolak Ahok
Jokowi di KTT G20, Ini Agendanya
Tertangkap Nyabu, Ini Pembelaan Guru Besar Unhas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mendag Zulkifli Hasan Dukung Kemudahan Berbisnis Intra-ASEAN

7 September 2023

Mendag Zulkifli Hasan Dukung Kemudahan Berbisnis Intra-ASEAN

Pentingnya mempermudah segala aspek perdagangan intra-ASEAN, termasuk pengiriman barang dan proses keluar-masuk barang


Mendag Zulkifli Hasan Dukung UKM Indonesia Tingkatkan Ekspor ke Malaysia

8 Juni 2023

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan bersama pemilik minimarket Domart, Wachidal Mustafa Dimyani meresmikan pembukaan Domart di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 7 Juni 2023.
Mendag Zulkifli Hasan Dukung UKM Indonesia Tingkatkan Ekspor ke Malaysia

Domart merupakan minimarket pertama yang 100 persen menjual produk Indonesia


Mendag RI dan MITI Malaysia Bahas Perjanjian Perdagangan Perbatasan

8 Juni 2023

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu Juni 2023.
Mendag RI dan MITI Malaysia Bahas Perjanjian Perdagangan Perbatasan

Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan yang sama untuk melindungi rakyat dan petani kecil.


Mendag Zulkifli Hasan: Perkuat Kerja Sama Dagang Indonesia-Malaysia

11 Mei 2023

Mendag Zulkifli Hasan: Perkuat Kerja Sama Dagang Indonesia-Malaysia

Kedua menteri menekankan pentingnya kedua negara untuk meningkatkan kerja sama perdagangan


JIM Digelar, Sekjen Kemendagri Berharap Kerja Sama Survei Demarkasi Semakin Baik

19 Agustus 2022

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro.
JIM Digelar, Sekjen Kemendagri Berharap Kerja Sama Survei Demarkasi Semakin Baik

Kegiatan tersebut penting dilakukan secara berkesinambungan dan harus ditingkatkan kualitasnya.


SIF Beberkan Potensi Peluang Investasi di Kaltara

25 November 2021

Seorang nelayan sedang menebar jaring ikan di tambak, Tanjung Karis, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (foto: dok. DKP Kaltara)
SIF Beberkan Potensi Peluang Investasi di Kaltara

Berbagai potensi di Kaltara dijabarkan dalam tiga ruang diskusi yang menghadirkan sejumlah panelis berpengalaman.


Provinsi Kaltara Tawarkan 17 Potensi SDA ke Investor

13 Oktober 2021

Provinsi Kaltara Tawarkan 17 Potensi SDA ke Investor

Kompetitor Kalimantan Utara adalah negara-negara yang juga memberi daya tarik investor global, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Bangladesh.


Momentum Silahturahmi dalam Mubes VI Persekutuan Dayak Lundayeh

27 September 2019

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hapid hadiri mubes VI persekutuan dayak lundayeh di Malinau.
Momentum Silahturahmi dalam Mubes VI Persekutuan Dayak Lundayeh

Pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) VI Persekutuan Dayak Lundayeh dan Festival Seni Budaya Dayak Kalimantan Tahun 2019 resmi digelar. Pelaksanaan Mubes tahun ini mengangkat tema "SDM dan Budaya Maju, Wujudkan Daya Saing Dayak Lundayeh Dalam Bingkai NKRI".


Jokowi Sambut Kedatangan Mahathir Mohamad di Bandara Halim

28 Juni 2018

Presiden Joko Widodo bersama dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad saat pendatanganan MoU PT Adiperkasa Citra Lestari di pabrik mobil nasional Malaysia Proton di Shah Alam, 6 Februari 2015. AP/Joshua Paul
Jokowi Sambut Kedatangan Mahathir Mohamad di Bandara Halim

Mahathir Mohamad datang untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Jokowi setelah menjadi Perdana Menteri Malaysia untuk kedua kalinya.


Dua Anggota TNI yang Ditangkap di Malaysia Masih Ditahan

26 Maret 2018

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Dua Anggota TNI yang Ditangkap di Malaysia Masih Ditahan

Dua prajurit TNI yang ditangkap kepolisian Diraja Malaysia di daerah Lundu, sampai kini masih ditahan. TNI telah melaporkan kejadian ini ke Kemenlu.