TEMPO.CO, Nay Pyi Daw - Pejabat pemerintah Myanmar mengecam Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon karena menggunakan istilah Rohingya dalam acara KTT ASEAN di Nay Py Daw, Myanmar. Padahal para pejabat telah meminta pihak internasional menggunakan istilah minoritas muslim bernegara atau Bengali. (Baca: Temui Ban Ki-moon, Jokowi Bahas Palestina dan ISIS)
"Kami sudah berulang kali menjelaskan bahwa kami tidak senang dengan penggunaan istilah Rohingya oleh PBB atau negara tetangga, termasuk di Bangladesh," kata Wakil Menteri Luar Negeri Thant Kyaw, seperti dilaporkan Irrawaddy, Kamis, 13 November 2014.
Adapun Ketua Menteri Arakan Maun Ohn telah mengirimkan surat kepada Ban untuk membahas masalah ini. "Istilah Rohingya telah memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan ini akan menyebabkan dampak negatif untuk kami. Ini akan menyebabkan kesenjangan antara warga Arakan dan populasi di Bengali serta orang-orang Myanmar dan masyarakat internasional," kata Ohn.
Sejak 2012, negara bagian Arakan dilanda konflik dan kekerasan komunal antara umat Buddha Arakan dan Rohingya. Akibat konflik ini, sebanyak 140 orang tewas, kebanyakan adalah muslim. (Baca: Jokowi Bisa Dorong Isu Rohingya di KTT ASEAN)
Pemerintah dan penduduk Arakan bersikeras mendesak pemeritah untuk mengidentifikasi Rohingya sebagai kelompok Bengali untuk menyamakan mereka dengan imigram ilegal dari Bangladesh. Adapun Ban menilai seharusnya masalah ini tidak dibesar-besarkan.
"Mari kita atasi masalah terminologi ini secara baik-baik. Apa pun terminologinya, baik Rohingya maupun Bengali, yang terpenting adalah kita harus menciptakan kehidupan yang harmonis di mana PBB dapat membantu mewujudkannya. Itulah yang terpenting," kata Ban.
RINDU P. HESTYA | THE IRRAWADDY
Berita Lain:
Malaysia Kuasai 3 Desa, Pemda Nunukan Pasrah
Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim
Serangan di Gurun Sinai, Lima Tentara Mesir Tewas
