TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Golongan Karya, Zainal Bintang, mengatakan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical tidak memenuhi standar menjadi ketua umum Golkar lagi. Menurut dia, seorang pemimpin di partainya harus berprestasi. (Baca: Ical: Jangan Kaget Istri Saya Maju Ketum Golkar)
Di bawah kepemimpinan Ical, ujar dia, partai beringin semakin terpuruk. "Pemilihan umum legislatif gagal, bahkan dalam pilpres tidak ada kekuatan," ujar Zainal ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 15 November 2014.
Ketua Koordinator Nasional Eksponen Tri Karya Golkar ini menuturkan Ical juga bukan orang yang loyal kepada partai. Selain itu, dia banyak mendapat sorotan karena kasus hukum. Zainal meminta Ical untuk tidak mencalonkan diri lagi. "Sudah saatnya Golkar berbenah, dan ini momentum yang pas." (Baca: Agung Laksono Senang Putusan Soal Munas Golkar)
Menurut Zainal, di tengah dinamika politik parlemen, ketua umum terpilih harus bisa menjadi penengah dan memiliki tujuan jelas. Ketua umum ke depan pun bisa menjadi pereda konflik di internal partai. "Sekarang ini ada friksi karena beda dengan Aburizal," katanya. Padahal, ujar Zainal, perbedaan seharusnya disikapi lebih bijak.
Aburizal menyatakan diri akan kembali maju dalam bursa pemilihan Ketua Umum Golkar. Ical mengklaim telah mendapat dukungan dari DPD tingkat provinsi dan kota. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung menerima informasi soal 400 pimpinan Golkar daerah yang mendukung Ical.
Bahkan, menurut Akbar, dukungan tersebut telah dinyatakan secara resmi melalui tanda tangan dukungan. "Tapi, yang saya tahu, Aburizal sendiri belum resmi akan maju lagi menjadi ketua umum," kata Akbar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 November 2014. (Baca: Akbar Tandjung: 400 DPD Golkar Dukung Aburizal)
SYAILENDRA PERSADA
Baca Berita Terpopuler
Di Mimbar Masjid, Pria Ini Pimpin Doa Tolak Ahok
Ahok Akan Dilantik, FPI: Itu di Tangan Tuhan
Unhas Geger, Guru Besar dan Mahasiswi Nyabu
Tertangkap Nyabu, Ini Pembelaan Guru Besar Unhas
G20, Sofyan Djalil Tak Setuju Usulan Menteri Susi
