Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

59 Keluarga Menolak Pindah dari Waduk Ria Rio

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Warga menentang petugas yang akan menggusur rumah mereka warga  di kawasan waduk Ria Rio, Pendongkelan, Jakarta, Sabtu, 15 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Warga menentang petugas yang akan menggusur rumah mereka warga di kawasan waduk Ria Rio, Pendongkelan, Jakarta, Sabtu, 15 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Camat Pulogadung, Teguh Hendarwan, menyatakan sebanyak 59 keluarga yang terkena proyek penertiban waduk Ria Rio masih terlantar akibat pembongkaran rumah di bantaran waduk pada Sabtu, 15 November kemarin. "Mereka masih menolak dipindahkan. Jadi untuk sementara, mereka memilih mendirikan tenda darurat sambil mengumpulkan kembali barang-barang pribadi," kata Teguh saat dihubungi, Ahad, 16 November 2014.

Padahal, menurut Teguh, pemerintah daerah Jakarta Timur telah menyediakan 200 unit rumah susun Jatinegara Kaum untuk mereka. Total keluarga yang terkena dampak dari penertiban kemarin adalah 106 keluarga dari RT 06 dan 07 RW 15, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

"Empat puluh tujuh keluarga lainnya sudah mulai pindah ke rusun yang kami sediakan," kata dia. "Yang tidur di tenda ini masih keras kepala. Padahal tinggal daftar saja ke kami biar bisa segera pindah ke rusun."

Teguh mengakui sempat ada penolakan dari warga saat penertiban kemarin pagi hingga sore. Dalam penertiban itu, petugas menurunkan empat alat berat dan bom molotov untuk mempercepat pembongkaran 210 bangunan liar di pinggir waduk yang menjadi pemukiman liar seluas 1,1 hektare itu.

"Ada yang melempari petugas dengan batu. Bahkan, seorang warga yang tidak diketahui identitasnya sempat menodongkan senjata api," kata Teguh. "Karena itu petugas terpaksa harus bertindak keras dengan melemparkan gas air mata."

Sepanjang penertiban kemarin, Teguh menyebutkan 2.500 petugas gabungan dikerahkan. Sebanyak 1.200 di antaranya merupakan polisi pamong praja. Sisanya adalah gabungan dari kepolisian, TNI, suku dinas perhubungan, suku dinas pemadam kebakaran, dan suku dinas kebersihan Jakarta Timur.

"Mereka sudah tidak punya alasan untuk bertahan di sana lagi. Kami sudah sosialisasi sejak dua bulan lalu," kata dia. Sosialisasi secara informal dilakukan sejak 26 September lalu sebanyak tiga kali yang dihadiri oleh warga dari kedua RT, Camat, Lurah, dan PT Pulomas Jaya sebagai pengembang waduk. "Sosialisasi informal malah sudah berkali-kali."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penertiban kali ini merupakan kali ketiga sekaligus yang terakhir dari keseluruhan proses relokasi warga untuk penataan bantaran Waduk Ria Rio. Pada dua tahap sebelumnya, kata Teguh, penertiban berlangsung lancar karena warga secara sukarela membongkar sendiri rumah mereka.

"Kali ini mereka keras kepala sekali menuntut ganti rugi sebesar enam juta rupiah per meter tanah. Padahal mereka tak punya bukti sah," kata dia.

"Pemerintah tak akan mengabulkan permintaan itu. Jadi tak ada ganti rugi apapun baik untuk tanah atau bangunan," tutur Teguh.

Teguh menyayangkan penolakan warga itu. Menurutnya, penataan Waduk Ria Rio dibutuhkan untuk menambah ruang terbuka hijau di ibu kota. Selain itu, dengan merapikan waduk, banjir di Jakarta Timur juga akan lebih terkendali. "Dengan merapikan bantaran waduk, hujan lebih terserap. Kami juga bisa membangun fasilitas sosial seperti taman yang diperuntukkan bagi warga juga," kata dia.

INDRI MAULIDAR

Baca berita lainnya:
Diplomasi Blak-blakan Jokowi Jadi Perhatian Dunia
Ini Profil Mahasiswi yang Nyabu Bareng Dosen Unhas
Ada Gempa, Jokowi Telepon Maluku-Sulut-Gorontalo
G-20, Abbott Atur Duduk Jokowi Sejak 20 Oktober
Pamer Foto, Abbot Salah Mention Akun Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

3 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.


JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

5 hari lalu

Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 23 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

6 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

12 hari lalu

Thomas Umbu Pati. antaranews.com
Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku


Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

14 hari lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN


Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

23 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.


Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

25 hari lalu

Kondisi terkini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sulawesi Tengah, yang terdampak gempa dan tsunami. Pagi ini, Rabu, 10 Oktober 2018, bandara itu sudah beroperasi kembali dan didarati pesaeat komersial. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.


Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

27 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

27 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

27 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN