Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Harga BBM Naik, Ulil Tanyakan Sikap Menteri Andrinof  

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla. ANTARA/Andika Wahyu
Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh Islam liberal, Ulil Abshar Abdalla, mengaku jengkel dengan pendukung Joko Widodo yang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Padahal ada "hukum fiskal" yang berbunyi, "Siapa pun yang memerintah, akan dipaksa menaikkan harga BBM."

"Termasuk yang gigih menentang kenaikan harga BBM dulu adalah Ketua Bappenas Andrinof Chaniago," kata Ulil saat dihubungi, Selasa, 18 November 2014.

Menurut Ulil, pada 2005, Andrinof sangat menentang kenaikan harga BBM. Namun, saat berada di pemerintahan, Andrinof justru turut dalam kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM.

Melalui akun Twitter-nya, Andrinof menjawab melalui akun @andrinof_a_ch bahwa saat itu yang dia tentang adalah perhitungan sepihak yang diiklankan, "Serta kenaikan harga BBM yang terlalu besar." (Baca: Ekonom UGM: Alasan Kenaikan Harga BBM Mengada-ada)

Andrinof juga mengatakan, ihwal kebijakan BBM, jangan sampai mengambil pilihan ekstrem dengan motif politik.

Pernyataan Andrinof pada 27 Februari 2005 di Taman Ismail Marzuki bahwa harga BBM dianggap tidak rasional tidaklah salah.

Sebab, Andrinof menolak argumen, dengan menaikkan harga BBM sebesar 30 persen lalu meningkatkan subsidi kepada kelompok miskin, jumlah mereka turun dari 16,25 persen menjadi 13,87 persen.

"Ini sama dengan menyederhanakan persoalan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia," ujar Andrinof. (Baca: Harga BBM Naik, Tarif Angkutan Yogya Naik Hari Ini)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Andrinof saat itu mengimbau pemerintah membuat kebijakan publik yang bertolak dari perhitungan harga BBM yang disusun secara komprehensif. Yakni, tutur Andrinof, kebijakan yang memperhitungkan detail sebab-sebab selisih antara harga BBM di Indonesia dan di luar negeri.

Pemerintah, kata Andrinof, juga harus memperhitungkan berapa ukuran kenaikan BBM yang tidak akan menimbulkan masalah baru dalam masyarakat dengan pemetaan golongan masyarakat secara tepat.

"Dan memperhitungkan biaya yang akan timbul atas gejolak sosial yang muncul," tuturnya. (Baca: Harga BBM Naik, Tarif Baru Blue Bird Tunggu Organda)

Sebelumnya, surat kabar harian Kompas pada 26 Februari 2005 memuat iklan Freedom Institue mendukung Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM.

Turut tokoh-tokoh yang menyatakan dukungan saat itu adalah Ulil, Raden Pardede, Rahman Tolleng, Franz Magnis-Suseno, Goenawan Mohamad, dan lain-lain.

MUHAMMAD MUHYIDDIN


Berita penting lain
TNI AU: Keterlambatan di Halim Risiko Biasa
Kasus Kedua Pasien Ebola Sekarat di Amerika
Kasus Hutan Riau, KPK Panggil Romahurmuziy
8 Ribu Keluarga Miskin Banyuwangi Dapat Kompensasi
Ahok Protes Gelas Starbucks Dibuang ke Kali

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Nicke Widyawati. Foto/ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra dan TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).


UIN Jakarta Undang 64 Peneliti Dalam & Luar Negeri Bicara Agama, Sains & Teknologi

6 November 2023

Asep Saepudin Jahar. antaranews.com
UIN Jakarta Undang 64 Peneliti Dalam & Luar Negeri Bicara Agama, Sains & Teknologi

Forum ICONIST 2023 kumpulkan penelitia dalam dan luar negeri bahas relevansi agama menghadapi kecanggihan teknologi dan perubahan iklim.


Mahfud Md dan Ulil Abshar Bahas Rekontekstualisasi Kitab Kuning dalam Pertemuan Ulama NU di Lamongan

12 Juli 2023

Menko Polhukam Mahfud Md melakukan silaturahim dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf, di gedung PBNU, Jakarta, Jumat, 26 Mei 2023. Istimewa
Mahfud Md dan Ulil Abshar Bahas Rekontekstualisasi Kitab Kuning dalam Pertemuan Ulama NU di Lamongan

Menurut Ulil Abshar pesantren harus mengembangkan cara pandang baru dalam berpegang pada literasi yang selama ini digunakan, yaitu kitab kuning.


Ulama NU Se-Indonesia Kumpul di Lamongan Merespon Masalah-masalah Kebangsaan

10 Juli 2023

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (tengah) didampingi Ketua PBNU Amin Said Husni (kiri) dan Wasekjen Rahmat Hidayat Pulungan (kanan) mendengarkan sambutan dari pencipta lirik Mars Satu Abad NU KH Ahmad Mustofa Bisri saat peluncuran mars tersebut di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Jumat 6 Januari 2023. PBNU secara resmi meluncurkan Mars Satu Abad NU yang berjudul Merawat Jagat Membangun Peradaban dengan lirik diciptakan oleh Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dan aransemen musik oleh Tohpati. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ulama NU Se-Indonesia Kumpul di Lamongan Merespon Masalah-masalah Kebangsaan

500 ulama NU se-Indonesia berkumpul di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur untuk membicarakan berbagai problem kebangsaan.


Forum R20 Bali Bahas Persekusi oleh Pemeluk Agama Mayoritas

6 November 2022

Sejumlah anggota delegasi pertemuan Religion 20 (R20) melihat ritual Tumpek Landep di Candi Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu 5 November 2022. Delegasi lintas agama negara G20 Religion Forum (R20) mengunjungi Candi Prambanan yang bertepatan dengan ritual persembahyangan Tumpek Landep umat Hindu DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.  ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Forum R20 Bali Bahas Persekusi oleh Pemeluk Agama Mayoritas

Forum R20 Bali menyepakati bahwa istilah minoritas juga mesti dipandang dalam perspektif penderitaan atas diskriminasi dan persekusi.


Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga saat mengunjungi Pasar Tradisional di Baros, Serang, Banten, Jumat, 17 Juni 2022. Presiden Jokowi berbincang dengan warga dan para pedagang untuk mengecek harga-harga bahan pokok serta menyerahkan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT) kepada sejumlah warga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.


Ulil Abshar: Pemerintah Tanggung Jawab Pulangkan Pendukung ISIS

12 Februari 2020

Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ulil Abshar: Pemerintah Tanggung Jawab Pulangkan Pendukung ISIS

Soal pendukung ISIS membakar paspor dan menolak jadi WNI, kata Ulil, apapun yang terjadi, pemerintah tidak boleh membiarkan WNI menjadi stateless.


PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, Ulil: NU Tak Boleh Konservatif

29 November 2019

Ulil Abshar Abdalla. TEMPO/Dasril Roszandi
PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, Ulil: NU Tak Boleh Konservatif

Ulil Abshar Abdalla sedih dengan usulan PBNU soal pemilihan presiden kembali dilakukan MPR. Ia menilai ini kemunduran demokrasi.


Kepala Bappenas Beri Empat Wasiat untuk Penggantinya

19 Oktober 2019

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang  Brodjonegoro (kanan) bersama jajarannya, saat berkunjung di kantor Redaksi Tempo Palmerah, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Tempo/Bintari Rahmanita
Kepala Bappenas Beri Empat Wasiat untuk Penggantinya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, Bambang Brodjonegoro punya empat pesan kepada siapa pun yang bakal menduduki posisinya


Kepala Bappenas: Dibayangkan 5 Tahun Lama, Ternyata Cepat

19 Oktober 2019

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Menlu Retno Marsudi (kedua kiri), Menkeu Sri Mulyani (keempat kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kelima kiri), dan Wamenlu AM.Fachir (kiri) serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Luar Negeri berfoto bersama di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jumat 18 Oktober 2019. Jusuf Kalla mendapat cinderamata lukisan serta kejutan perpisahan dari ASN Kementerian Luar Negeri karena akan purna tugas sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kepala Bappenas: Dibayangkan 5 Tahun Lama, Ternyata Cepat

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengenang kembali lima tahun karirnya menjadi menteri