TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan Koalisi Jokowi, Pramono Anung, mengatakan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi merupakan terobosan Presiden Joko Widodo untuk memperluas ruang fiskal pemerintah.
"Jangan dilihat dari sisi politiknya saja. Budget fiskal kita butuh terobosan," kata Pramono saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 18 November 2014.
Koalisi Jokowi, kata Pramono, mengakui bahwa momen kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak tepat lantaran harga minyak mentah dunia sedang turun. Namun Pramono yakin langkah itu diambil demi kepentingan jangka panjang, seperti memperbaiki infrastruktur serta menyehatkan dan mencerdaskan masyarakat. (Baca: Eks Wakil Jokowi Segera Demo Kenaikan Harga BBM)
Meski demikian, menurut dia, kebijakan Jokowi itu semata-mata diputuskan untuk memperbaiki ruang fiskal. Pramono berpendapat, kenaikan harga itu tidak bisa dikaitkan dengan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan pemerintah Jokowi baru-baru ini. "Itu berbeda, karena Pak Jokowi sudah punya rencana dua kartu itu sejak lama," kata Pramono.
Berbeda dengan Pramono, Sekretaris Jenderal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan program KIS dan KIP dilakukan agar masyarakat tak terbebani dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Akibat kenaikan BBM, daya beli 15,5 juta penduduk miskin di Indonesia melemah. Produk-produk pemerintah dapat mengurangi beban mereka," kata Bambang saat ditemui wartawan di lokasi yang sama. (Baca: BBM Naik, Tarif Angkot Bogor Naik Rp 1.000 )
Adapun politikus PDI Perjuangan lain, Aria Bima, menyatakan percaya kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 merupakan hasil pemikiran matang Jokowi. "Pemerintah mundur sedikit untuk bisa melompat," ujarnya. Walau demikian, menurut dia, alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi atas dasar kondisi fiskal dan APBN 2014 mesti diperdebatkan.
Dalam waktu singkat, kata Aria, akan ada kenaikan harga di seluruh sektor produksi di Indonesia. Hal itu tidak dapat dipungkiri merupakan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Maka, dia mengatakan, saat ini pemerintah bertugas berfokus pada soal mafia minyak dan gas. "Penuntasan masalah mafia migas harus dioptimalkan demi menindaklanjuti program Jokowi."
PERSIANA GALIH
Berita penting lain
TNI AU: Keterlambatan di Halim Risiko Biasa
Kasus Kedua Pasien Ebola Sekarat di Amerika
Kasus Hutan Riau, KPK Panggil Romahurmuziy
8 Ribu Keluarga Miskin Banyuwangi Dapat Kompensasi
Ahok Protes Gelas Starbucks Dibuang ke Kali
