TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan berdampak pada pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kenaikan BBM tersebut hanya akan menyebabkan syok terapi yang kemungkinan berlangsung hingga akhir tahun ini. "Tidak lama, kok. Saya kira dampak bisa segera diredam. Kepercayaan masyarakat pun tetap akan tinggi kepada pemerintah yang sekarang," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 November 2014.
Menurut Refly, ada beberapa hal yang akan mengakibatkan pemakzulan pemerintah. Di antaranya, melakukan tindak pidana korupsi dan pidana lainnya, pengkhianatan kepada negara, menjadi warga negara asing atas kemauan sendiri, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakilnya (klik infografis: Jalur Menuju Pemakzulan). Refly berujar, kebijakan pemerintah bisa saja keliru, tapi bukan berarti menjadi kesalahan yang utama dan fatal.
Seharusnya, tutur dia, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan hak-haknya untuk mengkritisi kebijakan tersebut. Namun, dalam hal ini, Refly menyarankan DPR tidak perlu menggunakan hak interpelasi. "Cukup hak bertanya saja, kenapa dan bagaimana soal BBM naik. Mereka pun harus meyakinkan kelancaran program selanjutnya," ujarnya.
Pendapat serupa disampaikan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro. Menurut dia, DPR tak bisa memakzulkan presiden dengan menggunakan hak interpelasi. Menurut dia, jika tidak berbuat makar dan menyimpang dari konstitusi, presiden tak akan bisa dimakzulkan. "Tak ada alasan untuk impeachment, apalagi dengan sistem presidensial," kata Siti ketika dihubungi kemarin.
Hak interpelasi, ujar dia, bisa digunakan DPR kapan saja ketika merasa ada kebijakan pemerintah yang tidak jelas. Pemerintah juga mempunyai hak jawab untuk menjelaskan poin-poin yang ditanyakan DPR. "Kalau diterima, ya, tidak masalah," tuturnya.
Soal kenaikan harga BBM, Siti mengatakan pemerintah tinggal menjelaskan alasan menaikkan harga BBM. Selain itu, bisa juga dijelaskan alokasi dana subsidi akan digunakan untuk apa saja. "Dijelaskan saja dengan data dan rincian yang terukur," ujarnya. Menurut dia, seorang kepala negara harus mampu mengelola kekuatan di dalam dan luar koalisinya, supaya kebijakannya dapat berjalan baik.
DEWI SUCI RAHAYU |TIKA PRIMANDARI
Berita Terpopuler Lainnya
Organda Naikkan Tarif Angkutan 30 Persen Besok
Kaesang Jokowi Pun Ingin ke Taman Jomblo
Baru Kembali Latihan, Sturridge Cedera Lagi
Pidato Jokowi di APEC Dilagukan, I'am Happy
Ahok Dilantik, 40 Anggota Keluarga Ikut Serta
