TEMPO.CO, Palembang - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan gagal menetapkan tarif baru angkutan umum di daerah itu. Kepala Dinas Perhubungan Musni Wijaya mengatakan kegagalan tersebut terjadi lantaran Ketua Dewan Pengurus Daerah Organisasi Angkutan Darat Sumatera Selatan tidak memenuhi undangannya.
Sementara itu, di lapangan, operator angkutan umum sudah mulai menaikkan ongkos hingga di atas 30 persen dari harga sebelumnya. (Baca:Di Surabaya, Imbauan Mogok Organda Tak Digubris ) "Seharusnya hari ini kami sudah menetapkan tarif resmi, tetapi dibatalkan karena Ketua Organda (Sumatera Selatan) sedang di Jakarta," kata Musni, Rabu, 19 November 2014, di Palembang. Menurut dia, pihaknya akan kembali menggelar rapat serupa besok.
Meski belum ada keputusan resmi, Musni memperkirakan, kenaikan tarif angkutan umum bisa lebih dari 30 persen. Hal itu, menurut dia, mengacu pada komponen kenaikan harga barang dan suku cadang. "Sepertinya pengusaha tidak akan menerima kalau kenaikannya hanya 10 persen seperti yang diharapkan pemerintah pusat," ujar Musni. (Baca:Ini Penyebab Angkutan Umum Jakarta Batal Mogok )
Menurut Musni, alasan lain yang menjadi penghambat kenaikan tarif angkutan adalah belum adanya petunjuk resmi dari Kementerian Perhubungan. Ihwal adanya penaikan sepihak yang dilakukan sejumlah angkutan umum saat ini, Musni telah meminta Organda melakukan penertiban. "Kalau masih membandel, kami akan turun dan membekukan izinnya." (Baca:Harga BBM Naik, Sopir Angkot Bogor Batal Mogok )
Sementara itu, Ismail Hamid, Sekretaris DPC Organda Palembang, membenarkan info bahwa pimpinan Organda Sumatera Selatan sedang menggelar rapat bersama dengan DPP Organda di Jakarta. Namun, ia memastikan pengusaha tidak akan menerima jika kenaikan ongkos angkutan di bawah 30 persen.
Ismail beralasan, komponen utama pengoperasian kendaraan bukan hanya bahan bakar minyak, melainkan juga suku cadang, gaji sopir, biaya kir, terminal, dan biaya tak terduga. "Kalau pemerintah ngotot di angka 10 persen, kami akan mogok," katanya. (Baca:Organda: Tidak Semua Angkutan Umum Mogok )
PARLIZA HENDRAWAN
Terpopuler:
BEM Indonesia Akan Turunkan Jokowi
Ceu Popong Ajukan Pertanyaan 'Bodoh' di Paripurna
Subsidi BBM ke Sektor Produktif, Ekonom UGM: Bohong
Ibas Bandingkan Kenaikan BBM Era SBY dan Jokowi