TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Management and Economics Development Studies (Mecode Studies) Augustinus Mangasa Sipahutar, menuding lelang jabatan calon Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan hanya pencitraan semata.
"Ini sinyal buat kita bahwa Dirjen Pajak akan sulit ditemui orang yang kompeten," ujarnya dalam diskusi politik mencari Dirjen Pajak yang ideal, di Waroeng Daun, Cikini, Ahad, 23 November 2014.
Proses rekruitmen lelang jabatan teras sebuah perusahaan besar lumrah dilakukan, namun jika kondisi itu dilakukan sebuah lembaga negara, menunjukan adanya kemerosotan kualitas sumber daya manusian di lembaga tersebut. "Makanya Kalau nanti tidak memenuhi mungkin bisa dianggap pencitraan," ujarnya. (Baca: Lelang Jabatan Berlaku di Seluruh Kementerian )
Kandidat Doktor Institut Pertanian Bogor itu menyatakan, proses yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya transaparan. Ia berharap panitis seleksi tidak terganggu intervensi pihak lain. (Baca: Begini, Tahapan Lelang Jabatan Dirjen Pajak )
Ada beberapa hal yang menjadi prioritas harus diperhatikan pansel dalam pemilihan itu, salah satunya integiras yang didukung pendidikannya sehingga mampu membuat stategi ekonomi dibidang perpajakan. "Mereka harus punya pendidikan di atas rata-rata dari sektor bawahannya," kata dia. (Baca:Mau Melamar Posisi Dirjen Pajak, Penuhi Syarat Ini)
Augustinus tidak mempermasalahkan calon yang diseleksi panitia berasal dari mana, namun hal tersebut bisa mewakili kepentingan pemerintah dalam mengejar target setoran pajak negara. "Bank Central Inggris kepalanya dari Kanada, begitu pun pejabat teras The Fed berasal dari Israel," tuturnya. (Baca: ESDM Prioritaskan Lelang Dua Jabatan)
Pengamat Pajak Perkumpulan Prakarsa Wiko Saputra, menambahkan transparansi pemilihan orang nomor satu di lembaga penerimaan negara itu wajib dilakukan. Panitia seleksi dituntut mampu menyeleksi calon pejabat yang bersih. "Dari segi SDM, dalam Dirjen Pajak banyak yang berkualitas tinggal integritas saja," ujarnya.
Dalam sejarah pergantian Dirjen Pajak, ujar dia, aroma politik lebih menyelimuti dalam menggolkan jagoannya, sehingga orang yang berkompeten namun minim akses politik kerap terpinggirkan. "Makanya dengan adanya pansel ini, kami berharap tudingan itu tidak ada," ujarnya.
Ia berharap dengan adanya seleksi ketat ini, pejabat yang terpilih mampu meningkatkan tax ratio lebih tinggi. "Kalau 1 persen tax ratio bisa naik maka pendapatan bisa nambah Rp 86 triliun," ujarnya.
Miko mendukung Presiden Joko Widodo segera merealisasikan pembentukan badan atau lembaga baru sektor penerimaan negara. "Selama masih di bawah Kementerian Keuangan kebijakannya sulit teralisasi," ujarnya.
JAYADI SUPRIADIN
