Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Upah, Buruh Yogya Belum Satu Suara  

image-gnews
Sejumlah kendaraan mengalami kemacetan panjang saat roibuan buruh berunjuk rasa dengan memblokir perempatan Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten, 20 November 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Sejumlah kendaraan mengalami kemacetan panjang saat roibuan buruh berunjuk rasa dengan memblokir perempatan Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten, 20 November 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah organisasi buruh di Kota Yogyakarta masih berbeda pendapat dalam menyikapi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. (Buruh Protes, Kabupaten Tangerang Siap Revisi UMK)

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Yogyakarta Legiman, yang menjadi pengurus Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta, belum bisa memutuskan apakah revisi kebijakan upah minimum tahun 2015 diperlukan atau tidak. Dan, bila diperlukan, seberapa besar jumlahnya.

"Kami masih menunggu instruksi pengurus pusat soal ini," kata Legiman kepada Tempo, Senin, 26 November 2014. SPSI Kota Yogya telah mengirim perwakilan untuk membahas sikap dan tuntutan atas dampak kenaikan harga BBM ini. (Tolak UMK, Buruh Tangerang Akan Blokir Jalan Raya)

"Kalau dari kami di daerah jelas perlu revisi, tapi seberapa besar kami belum hitung selayaknya berapa," katanya. (Buruh Semarang Ancam Blokir Jalan Tol)

SPSI dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Yogya Oktober lalu telah bersepakat menaikkan upah minimum sebesar Rp 1,3 juta. Angka ini terbesar di DIY dibanding empat kabupaten di provinsi ini.

Organisasi buruh lain, Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), yang tidak punya perwakilan di Dewan Pengupahan Kota Yogya, mendesak pemerintah merevisi upah minimum yang telanjur diketok. "Upah minimum kabupaten/kota tahun 2015 sudah terlanjur ditetapkan, ini kenaikan harga BBM baru dipastikan belakangan, ya, enggak masuk (hitungan)," kata Kirnadi, Sekretaris Jenderal ABY, kepada Tempo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

ABY menilai besaran kenaikan upah tahun depan relatif kecil dan tak mempertimbangkan faktor inflasi akibat kenaikan harga BBM. Jumlah upah se-DIY tahun depan, kata dia, hanya Rp 1,1-1,3 juta per bulan, atau naik 3-11 persen. "Karena upah sektoral belum dimasukkan, seharusnya revisi upah dilakukan," ujar Kirnadi.

Kepala Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Yogya Bob Reynaldi menuturkan sejauh ini belum ada instruksi dari provinsi atau kalangan buruh untuk merevisi upah yang dilayangkan kepada Dewan Pengupahan. "Soal penangguhan upah juga belum ada pengajuan," katanya.

PRIBADI WICAKSONO

Terpopuler:
Daftar Gebrakan Susi Sebulan Jadi Menteri
10 Tahun Presiden, SBY Bakar Subsidi BBM Rp 1.300 T
Sam Pa, Surya Paloh, dan Kerajaan Neraka
Proyek Sonangol, Paloh: Sudah Kenyang 'Makan Siang'
Jokowi Jadi Idola di Malaysia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

6 September 2022

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani
Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.


Serikat Pekerja Berharap Seluruh Buruh di Malang Raya Segera Divaksin

1 Mei 2021

Ilustrasi vaksinasi (Pixabay.com)
Serikat Pekerja Berharap Seluruh Buruh di Malang Raya Segera Divaksin

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Malang berharap seluruh buruh di Malang Raya bisa segera mendapatkan vaksin Covid-19.


Tak Turun ke Jalan pada May Day, SPSI Jawa Barat Fokus Advokasi

30 April 2020

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.S.P.LEM.SPSI) membentangkan spanduk yang akan dibawa saat Hari Buruh Internasional di Sarijadi, Bandung, Jawa Barat, 30 April 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Tak Turun ke Jalan pada May Day, SPSI Jawa Barat Fokus Advokasi

SPSI fokus pada advokasi buruh yang terkena imbas pandemi Covid-19 yaitu buruh yang di-PHK dan yang THR-nya dihapus pada momentum May Day.


Kisah Gerai Jakmart SPSI di Cakung Diserbu Pembeli Pemilik KJP

28 Februari 2019

Gerai Jakmart SPSI L.E.M di di Jalan P. Komarudin, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur, 27 Februari 2019. Gerai ini menyediakan pangan subsidi untuk pemilik KJP dan kartu pekerja. Tempo/Imam Hamdi
Kisah Gerai Jakmart SPSI di Cakung Diserbu Pembeli Pemilik KJP

Sejumlah pangan murah yang dijual di Gerai Jakmart SPSI Logam Elektronik dan Mesin (L.E.M) Cakung, Jakarta Timur menjadi buruan pemilik KJP.


Anies Resmikan Gerai Pasar Murah untuk Buruh di Cakung

26 Februari 2019

Kontrak politik Koalisi Buruh Jakarta dengan Anies Baswedan - Sandiaga Uno. Istimewa
Anies Resmikan Gerai Pasar Murah untuk Buruh di Cakung

Anies janji bangun lebih banyak gerai pasar murah untuk buruh yang serupa di Jakarta.


Serikat Buruh Bertemu Anies Baswedan, Apa Hasilnya?

30 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menjalani rapat pimpinan di Balai Kota Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Serikat Buruh Bertemu Anies Baswedan, Apa Hasilnya?

Perwakilan Serikat Buruh diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta.


UMK Jateng Dinilai Terlalu Rendah, Pekerja Pertimbangkan Gugatan

21 November 2017

Buruh Semarang Menolak Aksi Sosial
UMK Jateng Dinilai Terlalu Rendah, Pekerja Pertimbangkan Gugatan

KSPN Jawa Tengah mempertimbangkan langkah menggugat hasil penetapan UMK Jateng, yang dinilai terlalu rendah.


UMP Jabar 2018, Ini Alasan Perwakilan Pekerja Menolak

30 Oktober 2017

Demo Buruh
UMP Jabar 2018, Ini Alasan Perwakilan Pekerja Menolak

Perwakilan pekerja menolak besaran UMP Jabar 2018 karena dihitung berdasarkan PP 78.


Hari Buruh, Aksi di Yogyakarta Meniru Semangat Sultan Agung

1 Mei 2017

Peserta unjuk rasa Hari Buruh Internasional berjalan dari arah Monas ke Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 1 Mei 2017. Tempo/Rezki Alvionitasari
Hari Buruh, Aksi di Yogyakarta Meniru Semangat Sultan Agung

Dalam pawai rute Malioboro ke Alun-Alun Utara Yogyakarta itu ratusan buruh menyerukan agar meneladani semangat Raja Mataram legendaris, Sultan Agung.


Organisasi Pekerja Minta Pengusaha Bayar THR pada H-21

10 Juni 2016

Ilustrasi: Nita Dian
Organisasi Pekerja Minta Pengusaha Bayar THR pada H-21

Pembayaran THR jauh hari itu penting dilakukan agar pekerja yang tidak dibayar THR-nya bisa melakukan proses hukum terhadap pengusaha.