TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya Ahmadi Noor Supit menolak tegas keberadaan Presidium Penyelamatan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Posisi Presidium tak diakui dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar. (Baca: Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham)
"Kami tak mengenal Presidium karena tak ada dalam AD dan ART. DPP harus tegas pada siapa pun, apakah dia pengurus atau petinggi, harus diberikan sanksi (bila salah)," kata Supit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 November 2014. (Baca: Pleno Golkar Rusuh, Theo Sambuaga Dilempari Aqua)
Supit menganggap segala kegiatan dan keputusan yang dilakukan Presidium tidak sah dan tidak bisa menandingi Panitia Munas Golkar yang telah disahkan dalam rapimnas partai beringin. "Kita lihat saja, siapa yang mau jadi peserta mereka?" ujar Supit. (Baca: Merasa Tak Kondusif, Aburizal Tutup Pleno)
Selasa sore, rapat pleno pembentukan presidium dihadiri 30 pengurus harian Golkar. Ketua Presidium adalah Agung Laksono, dengan anggota para calon ketua umum, antara lain Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang. Mereka juga membentuk Panitia Munas Golkar yang baru. (Baca juga: Agun Pertanyakan Percepatan Munas Golkar)
PUTRI ADITYOWATI
Berita lainnya:
Siapa 18 Inisiator Interpelasi Jokowi Soal BBM?
Voting Time, Jokowi Tekuk Presiden hingga Artis
Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR
Operasi Diam-diam Susi Pantau Illegal Fishing
Rapat Pleno Golkar Ricuh Diserbu Massa