TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga berencana mengambil alih pengelolaan kompleks olahraga Gelora Bung Karno (GBK) agar pemanfaatannya lebih dimaksimalkan untuk peningkatan prestasi olahraga.
"Hari ini saya sudah menandatangani surat untuk dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tembusan ke Sekretariat Negara. Kami ingin mengambil alih pengelolaan Gelora Bung Karno,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam pertemuan dengar pendapat dengan pengurus-pengurus induk cabang olahraga di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta, Senin, 24 November 2014.
“Kami ingin berkonsultasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi untuk menilai apakah pengelolaan GBK itu sesuai dengan tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) kami,” kata Imam.
Selama ini GBK dikelola oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, sebuah badan layanan umum di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Keinginan mengambil alih pengelolaan GBK, kata Imam, berangkat dari kenyataan di lapangan bahwa beberapa cabang olahraga kerap menghadapi kendala saat menggunakan fasilitas di GBK untuk berlatih. Misalnya peserta pemusatan latihan panahan yang tidak bisa berlatih hingga petang lantaran lapangan yang mereka gunakan untuk berlatih juga dipakai sekelompok penyewa untuk bermain sepak bola.
“Kami hanya ingin pemanfaatan GBK lebih bermakna buat cabang olahraga,” ucap Imam.
Selain itu, cabang-cabang olahraga mengeluh lantaran mereka harus membayar sewa yang cukup mahal untuk menggunakan lapangan atau berkantor di GBK. Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) Abdul Hafil Fuddin, misalnya, mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggak uang sewa ruangan kantor di Pintu VII Stadion Utama Gelora Bung Karno.
“Kami sudah ditagih oleh pengelola, tapi mungkin sama dengan yang lain, kami belum juga mampu membayar,” kata Hafil. “Kami disurati terus sampai sekarang. Karena terlalu besar tagihannya, kami belum mampu membayar.”
Keinginan Menteri Imam ini mendapat tanggapan positif, tapi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) menyuarakan usul yang bertolak belakang. “Soal GBK, saya usul Menpora jangan mengambil GBK. Kenapa? Pertama, biaya perawatannya sangat mahal, sementara anggaran Kemenpora itu hanya 135 triliun (rupiah), sehingga tidak cukup,” ujarnya. “Lebih baik GBK dikelola dengan bekerja sama dengan pihak swasta. Itu lebih bagus."
GADI MAKITAN
Berita Lain
Dianggap Badut, Podolski Ultimatum Arsene Wenger
Tahun Depan, Real Madrid Bermain di Australia
Pemain Naturalisasi Filipina Bakal Jegal Indonesia
Benny Dollo Ungkap Kelemahan Timnas Filipina
