TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Johnny G. Plate mengatakan hak interpelasi merupakan hak yang melekat pada setiap anggota DPR. "Hak interpelasi harus dihormati, bukan hak ecek-ecek yang disepelekan begitu saja," katanya di Gedung Nusantara III DPR, Selasa, 25 November 2014. (Baca: 3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR)
Johnny menjelaskan, hak interpelasi atau hak bertanya adalah hak serius dengan dampak hukum dan politik yang luas. Johnny menyebutkan jawaban atas para anggota DPR yang mengusulkan interpelasi terkait kenaikan harga BBM kepada presiden. Ia menuturkan, sebelum presiden menjawab, ada yang bisa didiskusikan.
Johnny menuturkan, ada dua hal yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengumumkan pengurangan subsidi. Pertama, menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis premiun dan solar. Kedua, menyampaikan alasannya, yaitu anggaran subsidi selama lima tahun lebih dari RP 700 triliun digunakan untuk memberi subsidi rakyat hanya untuk konsumsi. (Baca: Interpelasi Bisa ke Arah Pengusutan Beleid Jokowi)
"Presiden melihat aktivitas konsumtif berdampak pada dependensi rakyat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," ujarnya. Oleh karena itu, kata Johnny, presiden memilih mengalokasikan dana Rp 700 triliun untuk sektor produktif rakyat melalui realokasi bagi kegiatan pembangunan infrastruktur.
"Khususnya yang terkait aktivitas rakyat, seperti irigasi, jembatan, jalan, dan infrastruktur nelayan," kata Johnny. Alokasi tersebut bertujuan membangun partisipasi langsung masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Menurut Fraksi NasDem, interpelasi masuk akal jika diajukan pihak yang belum memahami alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. (Baca: Galang Dukungan Interpelasi Jokowi Dimulai)
Pemerintah memang belum memberikan penjelasan soal kebijakan kenaikan harga BBM kepada komisi DPR. Jika interpelasi tetap diajukan, Fraksi NasDem menganggapnya sebagai pengusulan yang bersifat prematur. "Jika interpelasi dilakukan setelah rapat dengar pendapat dengan pemerintah, maka kami anggap hal itu tepat," ucap Johnny.
MARIA YUNIAR
Berita lainnya:
Siapa 18 Inisiator Interpelasi Jokowi Soal BBM?
Voting Time, Jokowi Tekuk Presiden hingga Artis
Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR
Operasi Diam-diam Susi Pantau Illegal Fishing
Rapat Pleno Golkar Ricuh Diserbu Massa
