TEMPO.CO, Surabaya - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan menanggapi kemelut yang terjadi di tubuh Partai Golkar. Menurut dia, konflik partai beringin itu merupakan urusan internal mereka sendiri. "Itu urusan rumah tangga orang lain," kata kader PDI Perjuangan ini seusai mengunjungi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (Samsat) di Surabaya, Rabu, 26 November 2014. (Baca berita lainnya: Munas Dilarang, Kubu Ical: Itu Kebodohan Menteri)
Sebagai menteri yang tugasnya antara lain membidangi masalah partai politik, Tjahjo menyerahkan urusan Partai Golkar ke Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Ia berharap kehidupan organisasi kemasyarakatan, termasuk partai politik, berjalan dinamis, demokratis sesuai mekanisme yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing.
"Tidak hanya Golkar, tapi konflik PPP juga diharapkan selesai dengan baik," ujarnya. Pemerintah, kata Tjahjo, mengharapkan partai politik dan organisasi kemasyarakatan bisa mendorong, menggerakkan, dan menetralisasi masyarakat dengan baik. (Baca: Ical Dikudeta, Fadel: Prabowo Ingin Bantu Golkar)
Sebelumnya, rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar membekukan kepengurusan di bawah pimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Keputusan ini membuat konflik di Partai Golkar makin panas.
Menurut Ketua Mahkamah Partai Golkar, Muladi, kepengurusan Aburizal diambil alih oleh Presidium Penyelamatan Partai. Presidium diketuai oleh Wakil Ketua Umum Agung Laksono dan beranggotakan delapan calon Ketua Umum Golkar, yaitu Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Tohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yoris Raweyai, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Ibnu Munzir. (Baca juga: Sultra Anggap Presidium Penyelamat Golkar Illegal)
AGITA SUKMA LISTYANTI
Berita Terpopuler:
Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham
3 'Dosa' Berat yang Membelit Ical
Usai Dikudeta, Ical Bertemu Prabowo
Ricuh Partai Golkar, Muladi: Pemecatan Ical Sah
Jokowi Kian Jauh Tinggalkan Obama di Polling Time
