TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengklaim Aburizal Bakrie alias Ical berjanji akan menyelenggarakan musyawarah nasional secara demokratis. Ical berjanji proses Munas akan membuka peluang yang sama bagi seluruh kandidat untuk merebut kursi ketua umum. (Baca: Kisruh Golkar, JK: Jangan Pecat-pecatlah)
"Saya sudah bicara panjang lebar, dia (Ical) harus menjamin itu terjadi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Rabu, 26 November 2014. Menurut dia, Ical harus menjamin terlaksananya sistem pemilihan yang demokratis, termasuk sistem voting atau pemungutan suara tertutup. Pernyataan Ical seperti melawan rencana dan kabar terjadinya aklamasi dari para dewan pimpinan daerah terhadap Ical.
Kalla juga menyatakan, Ical harus memberi jalan tengah untuk penyelesaian ihwal pelaksanaan waktu munas. Ical harus membentuk panitia yang mampu memfasilitasi kedua kubu. Munas harus berjalan dengan baik. "Setiap perubahan harus dibicarakan lagi," kata JK. (Baca: Ical Dikudeta, Koalisi Prabowo Bisa Megap-megap)
Kisruh internal Golkar meninggi setelah DPP menggelar rapat pleno dengan keputusan sepihak soal pelaksanaan Munas pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali. Pengurus lain yang kecewa terhadap keputusan kubu Ical langsung mengambil alih dengan membentuk presidium. Diketuai Agung, presidium mayoritas diisi calon ketum Golkar, yaitu Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Tohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorris Raweay, dan Agun Gunandjar Sudarsa.
Ketua Panitia Pelaksana Munas Golkar Ahmadi Noor Supit menolak tegas keberadaan Presidium Penyelamatan Golkar yang dipimpin Agung. Posisi Presidium tak diakui dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar. "Kami tak mengenal Presidium karena tak ada dalam AD dan ART. DPP harus tegas pada siapa pun, apakah dia pengurus atau petinggi, harus diberikan sanksi (bila salah)," katanya di Jakarta, Selasa, 25 November 2014. (Baca: 3 'Dosa' Berat yang Membelit Ical)
FRANSISCO ROSARIANS
Berita lainnya:
Siapa 18 Inisiator Interpelasi Jokowi Soal BBM?
Voting Time, Jokowi Tekuk Presiden hingga Artis
Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR
Operasi Diam-diam Susi Pantau Illegal Fishing
Rapat Pleno Golkar Ricuh Diserbu Massa
