Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akibat Dikuasai Pemodal, Pers Sulit Independen

Editor

Abdul Manan

image-gnews
Bagir Manan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Bagir Manan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Bukittinggi - Dewan Pers mengidentifikasi sejumlah masalah yang dihadapi pers Indonesia saat ini, baik secara internal dan eksternal. "Secara eksternal, salah satu tantangan utamanya adalah soal dominasi pemilik modal yang menguasai atau memiliki media," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam acara Seminar Nasional Kewirausahaan di Bidang Media bagi Jurnalis, di Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis, 27 November 2014. Seminar ini merupakan bagian dari acara Kongres IX Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Menurut Bagir Manan, ada sejumlah masalah yang muncul dari dominannya modal dalam industri media. Setidaknya ada beberapa persoalan yang muncul dari dominasi modal itu, yang meliputi aspek ekonomi dan politik media, serta mempengaruhi fungsi media sebagai penyedia dan penyebar informasi.

Bagir menyatakan penguasaan besar modal dalam industri media membuatnya sangat bermotif ekonomi. Dengan motif seperti itu, maka fungsi pers berpusat pada upaya untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Motif ini yang membuat media kerap menjadikan rating sebagai pertimbangan utama, bukan mutu programnya.

Dominasi modal ini pula, kata Bagir, yang membuat fungsi utama pers tidak lagi untuk memperoleh dan menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada publik. "Suatu informasi akan dimuat atau tidak dimuat semata-mata ditentukan oleh "transaksi ekonomi" dengan sumber berita, baik dengan cara yang dibenarkan oleh hukum maupun yang bertentangan dengan hukum," kata Bagir.

Dampak lain yang juga tak kalah penting adalah dampaknya secara politik. Bagir menilai pemilik modal yang menguasai pers menjadikan pers sebagai instrumen politik untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Politisasi ini tidak lagi mengindahkan prinsip-prinsip independensi, obyektivitas, fairness, dan hak publik terhadap pers.

Dalam kesempatan itu, Bagir juga menyinggung fenomena politik mutakhir, yaitu kegaduhan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat yang berlangsung hingga kini. Koalisi Indonesia Hebat adalah kumpulan partai pendukung Joko Widodo, yang kini presiden. Sedangkan Koalisi Merah Putih, kumpulan partai pendukung Prabowo Subianto. "Saat politik gaduh, pers semestinya tidak menjadi bagian, melainkan jadi penuntun," kata Bagir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dominasi pemilik media adalah salah satu masalah eksternal yang harus dihadapi pers. Di luar itu, kata Bagir, masih ada sejumlah masalah internal yang harus dihadapi. Antara lain: bagaimana mengatasi penyalahgunaan pendirian media oleh sejumlah orang; bagaimana mengantisipasi dampak dari media sosial agar tak menjadi penyebar informasi yang bersifat anarkistis; dan bagaimana mempertahankan agar pers tetap bisa berfungsi sebagai penjaga peradaban.

Dalam kesempatan terpisah, Bagir juga menyebut bahwa tahun ini Dewan Pers menerima sekitar 1.000 laporan masyarakat. Mereka melaporkan media yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Dari jumlah itu, sebanyak 90 persen di antaranya bisa diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers. Dari laporan masyarakat itu, sekitar 80 persen memang karena kesalahan media. Kata Bagir, media mengakui kekeliruan itu dan mau melakukan koreksi dan memberikan hak jawab.

Anwar Siswadi | Andri El Faruqi | Abdul Manan

Berita Lainnya:
Jokowi: Siapa Bilang Melarang Menteri ke DPR
Ical Dikudeta, Koalisi Prabowo Bisa Megap-megap
KPK: Kalau Saham BCA Anjlok, Itu Risiko
Jokowi ke Meranti, Warga Setempat Terharu
Yoris Raweyai: AMPG Ical Orang Bayaran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MKMK Tak Mau Buru-buru Putuskan Hasil Investigasi Kasus Sulap Putusan

14 Maret 2023

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi I Gede Dewa Palguna menemui wartawan dan menjawab sejumlah pertanyaan terkait kasus dugaan pengubahan substansi putusan MK pada Kamis 9 Februari 2023 di Gedung MK, Jakarta/Mirza Bagaskara
MKMK Tak Mau Buru-buru Putuskan Hasil Investigasi Kasus Sulap Putusan

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyebut pihaknya tidak akan terburu-buru dalam memutuskan hasil investigasi kasus sulap putusan.


Kasus Sulap Putusan, MKMK Periksa Saksi Ahli dari Jimly Asshiddiqie hingga Bagir Manan

13 Maret 2023

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan keterangan pers mengenai perkembangan pemeriksaan kasus dugaan pemalsuan putusan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/Rosseno Aji
Kasus Sulap Putusan, MKMK Periksa Saksi Ahli dari Jimly Asshiddiqie hingga Bagir Manan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK meminta keterangan para ahli dalam kasus sulap putusan di MK.


Perpanjangan Masa Jabatan Hakim di Revisi UU MK, Ahli Hukum: Konflik Kepentingan

19 November 2021

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta
Perpanjangan Masa Jabatan Hakim di Revisi UU MK, Ahli Hukum: Konflik Kepentingan

Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi mendesak pembatalan Revisi UU MK


Tunggu Revisi UU ITE, Bagir Manan Usulkan Relaksasi Penerapannya

19 Maret 2021

Bagir Manan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Tunggu Revisi UU ITE, Bagir Manan Usulkan Relaksasi Penerapannya

Mantan Ketua MA Bagir Manan mengusulkan upaya relaksasi atau pengenduran dalam penerapan UU ITE sambil menunggu revisinya


Uji Formil UU KPK, Bagir Manan: Paripurna DPR Harus Kuorum Fisik

24 Juni 2020

Sejumlah mahasiswa dari universitas se-Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis 26 September 2019. Mereka menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut UU KPK hasil revisi yang sudah disahkan DPR. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Uji Formil UU KPK, Bagir Manan: Paripurna DPR Harus Kuorum Fisik

Pakar hukum Bagir Manan menyoroti persoalan kuorumnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahan revisi UU KPK.


Bagir Manan Pertanyakan Alasan Jokowi Tak Teken UU KPK

24 Juni 2020

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (kanan), dan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Agus Sudibyo. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Bagir Manan Pertanyakan Alasan Jokowi Tak Teken UU KPK

Pakar hukum Bagir Manan menilai aneh jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menandatangani pengesahan UU KPK.


Bagir Manan: Korupsi Bertalian dengan Politik dan Birokrasi

24 Juni 2020

Ilustrasi korupsi
Bagir Manan: Korupsi Bertalian dengan Politik dan Birokrasi

Pakar hukum Bagir Manan mengatakan korupsi bukan saja merupakan fenomena hukum, tetapi juga bertalian dengan tatanan politik, birokrasi, dan sosial.


Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: DPR-Pemerintah Abaikan Publik

24 Juni 2020

Bagir Manan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: DPR-Pemerintah Abaikan Publik

Bagir Manan mengatakan seharusnya pembahasan UU KPK mendengarkan suara atau masukkan dari masyarakat.


Debat Capres Pertama dengan Enam Panelis, Siapa Saja Mereka?

17 Januari 2019

Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto (kanan) dan capres nomor urut 2 Joko Widodo (kiri) didampingi moderator debat Ahmad Erani Yustika (tengah) bersiap memulai debat calon presiden yang diselenggarakan KPU di Hotel Grand Melia, Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Debat Capres Pertama dengan Enam Panelis, Siapa Saja Mereka?

Hikmahanto tak asing dengan debat capres. Ia salah satu moderator dalam debat Pilpres pada 2014.


Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

25 April 2017

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin
Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

Dalam tulisan Allan Nairn, Fadli Zon disebut terlibat dalam upaya makar untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.