TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Nusron Wahid tidak lagi mengurusi masalah Partai Golkar setelah dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Jokowi menuntut komitmen ini selain meminta Nusron mundur dari posisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai beringin.
"Saya sudah tak boleh cawe-cawe politik. Saya harus mengurus negara," kata Nusron seusai pelantikan, Kamis, 27 November 2014. (Baca: Kubu Agung Ingatkan Munas Golkar Bakal Ricuh )
Nusron mengatakan hari ini dia resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Surat pengunduran diri sudah dia kirim kepada pimpinan parlemen. Selanjutnya, dia tinggal menunggu pengesahan. (Baca: Konflik Golkar: Aburizal di Atas Angin)
Meski demikian, Nusron masih mau berkomentar tentang politik. Menurut Nusron, Indonesia membutuhkan partai-partai politik yang kuat dan demokratis. Banyaknya partai yang mendapati polemik rumit di lingkup internal, dia melanjutkan, justru berbahaya bagi demokrasi.
Golkar sendiri, menurut Nusron, tidak boleh dipimpin secara hegemonik. Partai berlambang pohon beringin itu adalah ranah publik. "Sebagai alumnus DPR dan masih tercatat anggota Golkar, saya mengimbau semua (anggota Golkar) harus meredakan diri," kata Nusron.
Kekisruhan di kalangan internal Golkar saat ini memecah partai itu menjadi dua kubu, yaitu Dewan Pimpinan Pusat pimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Presidium Penyelamatan Partai pimpinan Agung Laksono.
Perpecahan dipicu oleh keputusan Rapat Pimpinan Nasional Golkar yang memaksakan Musyawarah Nasional Golkar digelar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali.
Sebelumnya, Munas Golkar di Riau pada 2009 memutuskan munas berikutnya baru akan digelar pada 2015.
FRANSISCO ROSARIANS
Terpopuler:
BBM Naik, Chatib: Alhamdulillah, Benar Sekali
Kelanjutan Petral Ditentukan Enam Bulan Lagi
Iklan Mastin Jadi Guyonan, Apa Kata Produsen?
Lelang Jabatan di ESDM Mulai Awal Desember
