TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya, Yorrys Raweyai, mengatakan kubu Agung Laksono telah mengirim surat kepada seluruh DPD I dan II Golkar, organisasi masyarakat, serta sayap pendiri partai, kemarin. "Kami minta kepada semua DPD untuk tidak mengikuti Musyawarah Nasional Golkar di Bali," kata Yorrys kepada Tempo pada Jumat, 28 November 2014.
Mantan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar itu berujar, setelah Presidium Penyelamat Partai Golkar didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, semua DPP Golkar di bawah kendali tim. (Baca: Yorrys Ketua Penyelenggara Rapimnas Golkar 2015)
Yorrys menuturkan pihaknya akan memberi sanksi bagi anggota DPD yang hadir dalam Munas Golkar pada 30 November 2014 di Nusa Dua, Bali. "Sanksinya akan dibicarakan. Tapi jelas ada sanksi sebagai konsekuensi politik," katanya.
Yorrys menilai Munas Golkar versi Ketua Umum Aburizal Bakrie ilegal. "Itu adalah ilegal. Pokoknya, kami tidak mengakui itu." (Baca: Polri Siapkan Pengamanan Munas Golkar Kubu Ical)
Seperti telah diketahui, terjadi perpecahan di tubuh Golkar terkait dengan penyelenggaraan Munas. Kubu Aburizal Bakrie mendesak penyelenggaraan Munas Golkar dipercepat menjadi 30 November 2014. Sedangkan kubu Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono menuntuk Munas tetap digelar pada 15 Januari 2015, sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional Riau tahun 2009.
PAMELA SARNIA
Berita lain:
Mega Pilih Boy Sadikin Jadi Wagub, Apa Kata Ahok?
Jokowi Lantik 3 Kepala Lembaga Negara Hari Ini
Pendukung Ibu di Kasus FB Salawatan di Persidangan
