TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengklaim Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan soal penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia masa lalu.
Kebijakan ini termasuk mengusut aktor intelektual pembunuhan aktivis anti-militer Munir pada 2004. (Baca: Pemerintah Klaim Serius Tuntaskan Kasus Munir)
"Tapi kita harus hati-hati. Kita lihat dulu perangkat regulasi yang ada," kata Andi di kawasan Monumen Nasional, Senin, 1 Desember 2014.
Andi menyatakan Jokowi masih memegang teguh komitmen yang dilontarkan pada masa kampanye soal kasus HAM. Menurut Andi, koordinasi di tingkat menteri dan aparat akan segera digelar antara Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy.
"Ini kan jaksa agung baru dilantik. Nanti pasti ada koordinasi untuk mempelajari apa yang bisa dilakukan dalam kasus HAM," kata Andi.
Menurut Andi, pemerintah sudah menerima semua masukan dari para aktivis dan Komisi Nasional HAM. Pemerintah tengah mempelajari sehingga pelaksanaan tak bertabrakan dengan regulasi yang sudah ada. (Baca: Jaksa Agung: Kasus HAM Belum Jadi Fokus Jokowi)
Soal bebas bersyarat Pollycarpus Budihari, menurut Andi, Jokowi tak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun. Presiden paham semua prosedur terhadap Pollycarpus sudah terpenuhi dan sesuai aturan.
"Tak ada hal legal yang bisa menahan lebih lama. Secara prosedural, Pollycarpus sudah bisa bebas sejak 2012," kata Andi.
FRANSISCO ROSARIANS
Terpopuler
Kenapa Bayi Harus Banyak Tidur?
Tips Membuat Bayi Mudah Tidur
Berhijab Trendi ala Mahasiswi, Ini Panduannya
Susu Tidak Kurangi Risiko Patah Tulang
Jangan Sembarang Beri Obat Pencahar ke Bayi
