Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Isi Seminar, Faisal Basri dan Petral Bersahutan Soal Mafia Migas  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri usai memberi keterangan pers dalam pengumuman Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, 16 November 2014. ANTARA/Rosa Panggabean
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri usai memberi keterangan pers dalam pengumuman Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, 16 November 2014. ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Diskusi tentang Tata Kelola Migas Indonesia di Universitas Proklamasi 45 mempertemukan dua kubu yang selama ini saling tuding mengenai isu mafia di tubuh anak usaha Pertamina, Petral. Seminar itu dihadiri Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, Humas Pertamina Ali Mudzakir, dan Head of Finance, Risk, and General Affairs PT Pertamina Energy Trading (Petral) Simson Panjaitan.

Rektor Universitas Proklamasi 45, Dawam Rahardjo, mengatakan sebenarnya seminar itu rencananya dihadiri juga oleh Presiden Direktur PT Petral Bambang Irianto. Bambang sudah datang di Yogyakarta. "Tapi tadi pagi, dia mendadak harus ke Jakarta karena dipanggil pimpinan PT Pertamina," kata Dawam, Selasa, 2 Desember 2014.

Cendekiawan sepuh itu menjelaskan seminar tersebut sengaja mempertemukan beragam pihak yang saat ini terlibat langsung dalam pengelolaan sektor migas. Dawam mengaku awalnya gembira ketika ada orang baru seperti Faisal Basri yang menempati posisi di lembaga reformasi tata kelola migas.

Dawam menyayangkan ternyata lembaga tersebut hanya bertugas memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola sektor migas. "Saya kira itu lembaga superbody, ternyata bukan," kata dia.

Faisal membenarkan pernyataan Dawam. Begitu mendapatkan kesempatan berbicara, Faisal langsung tancap gas. "Tugas kami membangun pagar agar kebun migas kita tidak dijarah mafia pemburu rente," kata dia.

Faisal menuding pemerintahan SBY sebagai biang kebangkrutan sektor migas nasional. Menurut Faisal, sebelum SBY jadi presiden, sektor migas masih memberikan surplus US$ 300 juta. Di tahun pertama SBY, sektor ini justru defisit hingga sekarang.

Faisal menjelaskan sumber utama defisit berasal dari impor minyak yang besar. Indonesia hanya memproduksi 700-an ribu barel per hari, tapi mengkonsumsi 1,4 juta barel per hari. Celah kebutuhan yang dipenuhi oleh impor sebanyak 741 ribu barel per hari.

Sayangnya, menurut Faisal, rantai perdagangan impor minyak diganggu jaringan mafia yang berkolaborasi dengan PT Petral. Faisal mengaku menerima banyak laporan dari orang dalam di Pertamina dan Petral. "Ada calonya, mereka dapat fee US$ 80 ribu untuk setiap transaksi pengapalan minyak impor," kata Faisal.

Faisal juga mempertanyakan aktivitas bisnis Petral yang berlokasi di Singapura. Faisal mengatakan akibat aktivitas bisnis itu, pajak besar dari perdagangan impor minyak ke Indonesia justru dinikmati Singapura. Fakta ini, menurut dia, ironis karena Indonesia saat ini merupakan pengimpor bensin Premium, Pertamax, dan solar terbesar di dunia. "Buat apa (ada Petral), kalau hanya beri untung sedikit ke negara," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mendengar ucapan Faisal, Simson Panjaitan dari Petral tak mau kalah. Simson mengatakan tudingan adanya mafia migas di Petral tidak benar. "Kami selalu transparan, tapi sering dijadikan kambing hitam," kata Simson.

Begitu Simson naik podium, Faisal berjingkat dari kursinya. Dia beralih duduk di kursi peserta bagian depan agar bisa melihat materi presentasi Simson di layar LCD. Simson beralasan Singapura menjadi lokasi bisnis Petral karena negara ini menjadi basis bisnis banyak perusahaan minyak besar, baik swasta asing maupun milik negara lain.

Di sana, Petral bisa mendapatkan kebutuhan layanan bisnis dan jaminan hukum yang lebih memadai. "Kami wajib bayar pajak 5 persen dari omzet, itu nilai terkecil hanya 30-an perusahaan minyak yang dapat hak itu," kata dia.

Tudingan Faisal soal fee bagi calo perdagangan minyak impor untuk Petral juga dibantah Simson. Menurut Simson, setiap aktivitas pengapalan minyak hanya bernilai US$ 300 ribu. "Isu itu sulit dibuktikan, tak sesuai dengan business nature," kata dia.

Sebelum meninggalkan lokasi seminar, Faisal kembali membantah pembelaan wakil Petral. Dia mengaku isu fee untuk calo ada buktinya di data keputusan pengadilan di Singapura. Soal tarif pajak di Singapura, "Nilainya 2,5 juta dolar AS per hari," kata Faisal.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Topik terhangat:
Golkar Pecah | Wakil Ahok | Kasus Munir | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:
FPI Pilih Gubernur Jakarta Fahrurrozi. Siapa Dia?
Kubu Agung 'Main Mata' dengan Peserta Munas Bali
Tiga Janji Palsu Ical Selama Jadi Ketum Golkar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

3 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.


Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

4 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.


Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa

5 hari lalu

Faisal Basri Tanggapi Airlangga Hartarto soal Produksi Beras Anjlok 5,88 Juta Ton karena El Nino: Bluffing Luar Biasa

Faisal Basri mengkritik statment Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi yang menyebut produksi beras di Indonesia turun karena El Nino.


Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

6 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.


4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi

16 hari lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
4 Pernyataan Faisal Basri Saat Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Termasuk Politik Gentong Babi ala Jokowi

Ekonom senior UI Faisal Basri jadi ahli dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Setidaknya ada 4 poin yang ia tegaska,. termasuk politik gentong babi.


Faisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi

18 hari lalu

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Faisal Basri di Sidang Sengketa Pilpres: Dari Pork Barrel hingga Sebut Sederet Nama Menteri Jokowi

Faisal Basri mengatakan politik gentong babi di Indonesia lewat program bansos. Ekonom senior UI itu juga menyebut sederet nama menteri Jokowi.


Di Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral

18 hari lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Di Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral

Ekonom senior UI Faisal Basri mengungkapkan alasan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino diperpanjang dalam sidang sengketa Pilpres di MK.


Faisal Basri Sebut Impor 3 Juta Ton Beras untuk Antisipasi Pilpres Putaran Kedua

18 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Sebut Impor 3 Juta Ton Beras untuk Antisipasi Pilpres Putaran Kedua

Ekonom senior UI Faisal Basri menyoroti impor beras dan kaitannya dengan Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi hari ini.


Faisal Basri Soroti Politik Gentong Babi di Sidang Sengketa Pilpres

19 hari lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Soroti Politik Gentong Babi di Sidang Sengketa Pilpres

Faisal Basri menyebut politik gentong babi di Indonesia, berbeda dengan di Amerika. Di Indonesia lewat program bansos.


Faisal Basri hingga Mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Jadi Saksi Ahli Kubu Anies di Sidang MK

19 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Faisal Basri hingga Mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Jadi Saksi Ahli Kubu Anies di Sidang MK

MK memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa Pilpres hari ini.