TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah dan DPRD Kota Yogyakarta berniat mengembalikan 20 unit bus Trans Jogja kepada pemerintah pusat. Bus hibah dari Kementerian Perhubungan tahun 2007 lalu itu terparkir di Terminal Giwangan hampir setahun terakhir. (Pengembangan Angkutan Massal di Yogya Bakal Gagal)
Selama sekitar lima tahun, bus itu dipinjampakaikan kepada pemerintah DIY untuk mendukung armada Trans Jogja. "Kami akan ajukan lagi ke pusat," kata Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogya Heri Satya Wacana kepada Tempo, Selasa, 2 Desember 2014. (Bus Eks Trans Jogja untuk Mengisi Trayek Kosong)
Pemerintah DIY sempat mengusulkan untuk mengalihfungsikan armada tersebut sebagai bus sekolah dan bus wisata. Namun Kementerian Perhubungan menolak dalam sebuah pembahasan pada pertengahan tahun ini. Pemerintah pusat beralasan, sesuai perjanjian hibah, peruntukan bus itu hanya sebagai angkutan massal. (Ada si Thole, Kawasan Keraton Yogya Bebas Bus)
Sejak penolakan itu, nasib bus-bus hibah menjadi tak jelas. Pemerintah DIY tak memberi prioritas pengurusannya. Dalam APBD 2015, pemerintah DIY hanya mengalokasikan biaya perawatan sehari-hari tak lebih dari Rp 100 juta. "Anggaran yang kami ajukan hanya sedikit, untuk efisiensi dan hal lain yang lebih mendesak saja," kata Heri.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta, Suwarto, membenarkan minimnya anggaran untuk bus Trans Jogja. Dewan pun tak menyoal. Sebab, jika nekat digelontor biaya besar justru mengganggu anggaran untuk layanan publik lain.
Intinya, ia menambahkan, Dewan setuju bus-bus hibah itu tak diurus lagi oleh Pemerintah Kota DIY karena membebani anggaran jika tetap dijalankan sebagai Trans Jogja. "Wong provinsi sudah punya armada mencukupi," kata Suwarto, yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta itu.
Pemerintah DIY melalui konsorsium Jogja Tugu Trans yang selama ini ditunjuk mengelola Trans Jogja telah memiliki sekitar 70 unit bus Trans Jogja, yang usianya lebih muda. Mengelola armada hibah dari pusat dinilai boros karena usia kendaraan sudah tua. Suwarto mendorong pengembalian bus ke pusat supaya tidak berlarut-larut menjadi beban APBD.
PRIBADI WICAKSONO
Terpopuler:
Gubernur FPI Fahrurrozi Menunggak Iuran Warga
Hari Ini, Gubernur FPI Batal Blusukan
Partai Baru Pecahan Golkar, Priyo Punya Rencana
Fuad Amin: Dugaan Ijazah Palsu sampai Suap Migas