Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tolak Perpu, Golkar Dianggap Demokrat Berkhianat

image-gnews
Amin Rais (kanan) berbincang dengan Ketua Partai Demokrat, Syarief Hasan,  saat menghadiri pembukaan Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 30 November 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
Amin Rais (kanan) berbincang dengan Ketua Partai Demokrat, Syarief Hasan, saat menghadiri pembukaan Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 30 November 2014. TEMPO/Johannes P. Christo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat mengecam fraksi anggota koalisi penyokong Prabowo Subianto, terutama Golkar, yang membalik dukungan menjadi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (Alasan Golkar Tolak Perpu Pilkada)

"Dulu kami memang punya komitmen sama. Kalau itu dilanggar, berarti mengkhianati,” kata Sjarifuddin Hasan, anggota Fraksi Partai Demokrat yang juga Ketua Harian Partai Demokrat. (Hadapi Kebijakan Jokowi, SBY Disebut Main Dua Kaki)

Adapun Fraksi Demokrat bertekad memperjuangkan lolosnya perpu tersebut menjadi undang-undang di parlemen. “Kami akan membangun lobi dengan fraksi yang sepaham, terutama dengan Koalisi Indonesia Hebat (koalisi pro-Joko Widodo),” kata Sjarifuddin kepada Tempo, Rabu, 3 Desember 2014.

Perpu tentang pilkada itu merupakan produk hukum pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Demokrat. Peraturan itu terbit setelah publik mengecam pengesahan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota oleh DPR.

Melalui akun Twitter pribadinya, 6 Oktober lalu, Yudhoyono mengumumkan kesepakatan yang dia bikin dengan para ketua umum partai Koalisi Prabowo untuk meloloskan perpu tersebut. Kesepakatan dibuat ketika Koalisi Prabowo membutuhkan dukungan Demokrat guna memenangi pemilihan paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penolakan Golkar terhadap perpu menjadi salah satu poin keputusan Musyawarah Nasional Golkar di Bali, Selasa lalu. Keputusan tersebut merupakan rekomendasi yang harus dijalankan Ketua Umum Golkar yang baru, Aburizal Bakrie.

ANANDA TERESIA | MOYANG KASIH DEWIMERDEKA | RIKY FERDIANTO | EDWIN FAJERIAL

Terpopuler:
Gubernur FPI Ngarep Sumbangan Warga
Gubernur FPI Siap Duel dengan Nikita Mirzani
Cerita Ahok tentang Hantu dan Setan Buta Huruf
Menteri Susi Tak Bantah Nilai Perusahaannya Rp 1 T

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sjarifuddin Hasan: Jadilah Pelopor Pembangunan Untuk Menyongsong Indonesia 2045

18 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan: Jadilah Pelopor Pembangunan Untuk Menyongsong Indonesia 2045

Wisuda XXVII STMIK Pranata Indonesia, Sjarifuddin Hasan: Jadilah Pelopor Pembangunan Untuk Menyongsong Indonesia 2045


Sjarifuddin Hasan Dukung Social Commerce Diatur

5 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan Dukung Social Commerce Diatur

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA, mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur social commerce semisal Tiktok Shop


Sjarifuddin Hasan: Mendorong Saya Lebih Peduli Pada Masalah Pertahanan Dan Desa

4 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan: Mendorong Saya Lebih Peduli Pada Masalah Pertahanan Dan Desa

Raih KWP Award 2023, Sjarifuddin Hasan: Mendorong Saya Lebih Peduli Pada Masalah Pertahanan Dan Desa


Sjarifuddin Hasan: Taat UUD Adalah Berkontribusi Dan Ikut Memilih Dalam Pemilu

4 Oktober 2023

Sjarifuddin Hasan: Taat UUD Adalah Berkontribusi Dan Ikut Memilih Dalam Pemilu

Sosialisasi Empat Pilar MPR Di Ikatan Pesantren Indonesia, Sjarifuddin Hasan: Taat UUD Adalah Berkontribusi Dan Ikut Memilih Dalam Pemilu


Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu

31 Agustus 2023

Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu

Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA., yang akrab disapa Syarief Hasan mengingatkan masyarakat supaya berparan aktif dalam pemilu 2024.


Syarief Hasan Berikan Beasiswa Kepada Siswa Program Indonesia Pintar

24 Agustus 2023

Syarief Hasan Berikan Beasiswa Kepada Siswa Program Indonesia Pintar

Beasiswa dalam Program Indonesia Pintar adalah untuk membantu para siswa dan siswi demi kelancaran menuntut ilmu di sekolah.


Syarief Hasan Minta Garuda Indonesia Fokus Sehatkan Keuangan Perusahaan

17 Agustus 2023

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan
Syarief Hasan Minta Garuda Indonesia Fokus Sehatkan Keuangan Perusahaan

Iklim bisnis yang kondusif, termasuk dalam hal ini sektor pariwisata sangat menunjang kinerja maskapai


Syarief Hasan Ajak Peran Aktif Rakyat di Pemilu

14 Agustus 2023

Syarief Hasan Ajak Peran Aktif Rakyat di Pemilu

Peran Pemilu untuk menghasilkan legilatif dan eksekutif yang Amanah


Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat


Syarief Hasan : MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Minimum Capres dan Cawapres

8 Agustus 2023

Syarief Hasan : MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Minimum Capres dan Cawapres

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan ikut menanggapi polemik tentang batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang sedang dalam proses persidangan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).