TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan akan mendorong parlemen agar menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. "Saya akan menjalin komunikasi politik yang lebih intensif dengan anggota Dewan agar perpu ini disetujui," kata Jokowi dalam akun Facebook resminya, Kamis, 4 Desember 2014.
Jokowi mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawari lagi. Sebab, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung akan mengasingkan rakyat dari kepala daerah terpilih. "Kalau pilkada langsung dibredel kemudian digantikan pilkada tidak langsung, rakyat seakan-akan diikat untuk menonton panggung politik," katanya.
Ia yakin lewat pilkada langsung akan lahir "Pemimpin secara organik tumbuh di dalam masyarakat dan paham atas situasi-situasi yang berkembang di tengah masyarakat.” (Baca: Alasan Koalisi Prabowo Bernafsu Tolak Perpu Pilkada)
Status Jokowi itu mendapat 10 ribu lebih tanda suka dan dibagikan 200 kali. Komentarnya pun menembus angka seribu.
Akun bernama Dianaherdina Ysf berkomentar, "Setuju pak Presiden... Jangan sampai kembali ke zaman orde baru... Indonesia hancur.”
Adapun akun Albertus Yohanes Steven Nugroho juga meresposns, "Pada prinsipnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menganut sistem demokrasi yang cukup lama disiapkan dan dibentuk dan saya sangat mendukung proses demokrasi langsung dalam Pemilukada."
Koalisi Merah Putih yang dimotori Golkar bertekad menolak perpu pilkada langsung yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Golkar dan koalisinya ingin menghapus pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. (Baca: Dikibuli Golkar, Demokrat: Sudah Biasa Itu)
INDRI MAULIDAR
Terpopuler:
Gubernur FPI Ngarep Sumbangan Warga
Gubernur FPI Siap Duel dengan Nikita Mirzani
Menteri Susi Tak Bantah Nilai Perusahaannya Rp 1 T
Mata-matai Pencuri Ikan, Susi Diprotes Dirjennya
