TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham membenarkan adanya ancaman pemecatan bagi pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang hadir dalam Musyawarah Nasional Golkar tandingan di Jakarta. Langkah itu ditempuh guna menjamin aturan main dan keberlangsungan partai.
Agenda Munas Golkar IX di Jakarta yang digagas Presidium Penyelamat Partai Golkar menghadapi tekanan dari kubu Aburizal Bakrie. Sejumlah pemilik suara di jajaran kepengurusan DPD tingkat I dan II memilih absen dalam perhelatan itu lantaran khawatir dengan ancaman pemecatan.(Baca :Survei: Golkar Khianati Rakyat)
Menurut Idrus, perhelatan Munas Jakarta merupakan tindakan inkonstitusional. "Demokrasi itu ada aturan main. Kalau tidak, itu bukan demokrasi, tapi kebebasan. Jika Gokar ingin menjadi partai besar, kami harus konsisten menerapkan aturan," katanya, Jumat, 6 Desember 2014.(Baca:Kubu Ical Ujuk-ujuk Puji Menteri Laoly, Ada Apa?)
Berdasarkan rekomendasi Munas Golkar di Bali, kata Idrus, DPP Golkar juga telah memecat 15 kader yang mendukung keberadaan Presidium. "Saat itu ada perdebatan terhadap oknum yang mendirikan Presidium. Tapi peserta munas merespons itu dengan merekomendasikan sanksi," katanya.(Baca:SBY Serukan Merapat ke PDIP)
Idrus yakin keputusan itu tak memiliki cacat di mata hukum. Sebab, kepengurusan Ical yang terpilih dalam forum Munas Bali telah memenuhi aturan anggaran dasar partai. "Dilihat dari sisi mana pun tidak ada cacat. Kami telah memenuhi aturan yuridis dan didukung seluruh peserta," katanya.
RIKY FERDIANTO
Baca juga:
Pagi ini, Artis FFI Pawai di Palembang
Anies Stop Kurikulum 2013, Ini kata Eks Wamendikbub
Menteri Yuddy Gandeng BIN Benahi Aparatur Negara
SBY Pernah Tegur Pembakaran Kapal Asing Ilegal
