Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tangerang Siap Tarik Kurikulum 2013 di 103 Sekolah  

image-gnews
Seorang siswa SMP Negeri 1 Kota Depok mengeluhkan waktu dan sistem belajar baru dalam penerapan kurikulum 2013 kepada Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan di Depok, 14 November 2014. TEMPO/Ilham Tirta
Seorang siswa SMP Negeri 1 Kota Depok mengeluhkan waktu dan sistem belajar baru dalam penerapan kurikulum 2013 kepada Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan di Depok, 14 November 2014. TEMPO/Ilham Tirta
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menyetop pelaksanaan Kurikulum 2013 yang sudah diterapkan di 103 sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan pada tahun ajaran 2014 ini. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013 oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Rasyid Baswedan. (Muhammad Nuh: Kurikulum 2013 Lebih Baik dari KTSP)

"Arahan dari Kementerian Pendidikan seperti itu, kami mengikuti saja," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Zainudin kepada Tempo, Senin, 8 Desember 2014. (ICW Minta Kurikulum 2013 Distop Total)

Sebanyak 103 sekolah yang terdiri atas 11 SMK, 5 SMA, dan 87 sekolah dasar di Kabupaten Tangerang telah menerapkan Kurikulum 2013 selama satu semester tahun ajaran 2014. Ratusan sekolah yang tersebar di 29 kecamatan itu, kata Zainudin, bahkan telah dipersiapkan sejak dua tahun lalu. "Satu semester sudah berjalan. Ratusan sekolah ini memang sudah disiapkan," kata Zainudin. (Kurikulum 2013 Distop, M. Nuh: Maunya Kerja Ringan)

Persiapan meliputi pembekalan materi bagi para guru dan kepala sekolah hingga fasilitas pendukung di setiap sekolah. Sejauh ini, menurut Zainudin, penerapan Kurikulum 2013 di ratusan sekolah tersebut berjalan lancar. "Tapi tetap harus dibatalkan sesuai instruksi Menteri Pendidikan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga Senin pagi ini, Zainudin mengaku belum menerima surat pemberitahuan tertulis dari Kementerian Pendidikan terkait dengan penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013. "Baru tahu dari berita media saja. Tapi kami akan ikut perintah itu," katanya.

JONIANSYAH

Terpopuler:
Maret 2015, Ahok Bikin Enam Taman Idaman
Rawan Kaki Gajah, Begini Camat di Depok Atasinya
Operasi Zebra, Pemohon SIM di Bekasi Melonjak
Pabrik Miras Oplosan di Bogor Digerebek Polisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jawab Permendikbud yang Baru, Kepala Pusdiklat Kwarnas: Pembinaan Pramuka Tetap Kuat

16 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta, 15 Juni 2016. Sebanyak 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Jawab Permendikbud yang Baru, Kepala Pusdiklat Kwarnas: Pembinaan Pramuka Tetap Kuat

Penilaian ini berbeda dari pernyataan sikap Sekretaris Jenderal Kwarnas Gerakan Pramuka periode 2018-2023, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo.


Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

18 hari lalu

Kepala Kejati Sumbar Asnawi. ANTARA
Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

Kepala Kejati Sumbar Asnawi bepergian dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi ke Arab Saudi mendapat sorotan. Ada apa?


Ketua Kwarda Ini Setuju Pramuka Tidak Wajib di Sekolah, Kenapa?

18 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. Getty Images
Ketua Kwarda Ini Setuju Pramuka Tidak Wajib di Sekolah, Kenapa?

Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan pun dianggapnya rancu dengan Pendidikan Karakter Profil Pelajar Pancasila.


Peraturan Baru Menteri Nadiem Soal Pramuka, Kemendikbudristek Tegaskan Ini

18 hari lalu

Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja Gerakan Pramuka di Cibubur, Kamis, 31 Maret 2022. Istimewa
Peraturan Baru Menteri Nadiem Soal Pramuka, Kemendikbudristek Tegaskan Ini

Penjelasan menyusul hangatnya perbincangan mengenai Pramuka beberapa hari belakangan menyusul terbitnya Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.


Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

31 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

Disdik DKI jakarta telah menyiapkan posko pelayanan untuk program KJMU. Tujuannya, untuk memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.


Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

42 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

DPRD DKI akan memanggil Dinas Pendidikan terkait polemik KJMU.


KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

43 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

Pencabutan KJMU oleh Pemerintah DKI Jakarta menjadi sorotan perbincangan publik di media sosial


JPPI Kecam ASN yang Diduga Kampanye Ajak Guru Pilih Paslon Tertentu

18 Januari 2024

Warga melintasi poster caleg yang dicoret tulisan 'tersangka penusukan pohon' di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Senin, 15 Januari 2024. Pelabelan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal itu sebagai bentuk protes atas pemasangan alat peraga kampanye caleg dengan memaku pohon yang melanggar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024 pasal 70 huruf H. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
JPPI Kecam ASN yang Diduga Kampanye Ajak Guru Pilih Paslon Tertentu

JPPI meminta agar mereka yang terlibat dalam kampanye mendapat sanksi.


Angka Buta Aksara di Papua Capai 19 Persen, ini Langkah yang akan Dilakukan Disdik

17 Januari 2024

Sejumlah siswa bermain di Lapangan SMP Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu, 9 Oktober 2019. Aktivitas di sejumlah sekolah Kota Wamena masih berfokus pada pemulihan trauma pada siswa pascaaksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada 23 September 2019 lalu. ANTARA
Angka Buta Aksara di Papua Capai 19 Persen, ini Langkah yang akan Dilakukan Disdik

Angka buta aksara secara nasional itu mencapai 1,8 persen.


Warga Sanggah Data Terbaru KJP Plus: Kehidupan Saya Masih Sama ...

3 Desember 2023

Ilustrasi KJP
Warga Sanggah Data Terbaru KJP Plus: Kehidupan Saya Masih Sama ...

Seorang warga penerima KJP Plus mengaku anaknya telah mendapat KJP Plus sejak 2017, tapi tiba-tiba dicabut usai Dinas Pendidikan bersih-bersih data.