TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku yakin mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan mendukung pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada. "Karena sikap kami juga didukung seluruh fraksi di koalisi Indonesia Hebat," ujarnya ketika dihubungi, Senin, 8 Desember 2014. (SBY Satu Sikap dengan Jokowi Soal Perpu Pilkada)
Ruhut menjelaskan, keyakinan itu terlihat dari pertemuan antara Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo yang membicarakan nasib Perpu Pilkada hari ini. "Perpu itu merupakan warisan pemerintahan SBY untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan Jokowi juga mendukungan itu," katanya. (SBY: Perpu Pilkada Sesuai Aspirasi Publik)
Menurut Ruhut, langkah yang ditempuh ketua umum partainya merupakan respons atas pengkhianatan sejumlah partai pendukung Koalisi Merah Putih terhadap kesepakatan pengesahan Perpu. Terlebih setelah pernyataan sikap yang disampaikan peserta Munas Golkar di Bali. "Sebenarnya SBY sudah mendengar isu penolakan itu sejak lama," ujarnya. (Koalisi Merah Putih Bujuk SBY Bahas Perpu Pilkada)
Perpu Pilkada dikeluarkan guna menganulir sistem pemilihan kepala daerah lewat parlemen. Aturan, yang dibuat menjelang akhir pemerintahan SBY, itu diterbitkan menyusul maraknya protes masyarakat yang ingin mempertahankan sistem pemilihan langsung. Nasib Perpu akan ditentukan DPR pada sidang tahun 2015.
Ruhut menjamin tak ada kepentingan apapun di balik pertemuan SBY selain untuk mendorong pengesahan Perpu tersebut. Namun, kata dia, komitmen itu tak otomatis membuat Demokrat terus berada dalam barisan pendukung pemerintah. "Karena sejak awal kami menyatakan diri sebagai penyeimbang," katanya.
RIKY FERDIANTO
Baca berita lainnya:
Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung
Christine Hakim: Ibarat di Film, Ahok Peran Utama
Golkar Hengkang dari Koalisi Prabowo
Munas Golkar di Ancol, Kubu Ical: Hentikan!
Faisal Basri Segera 'Telanjangi' Petral
