Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra: Kami Harus Lebih Hati-hati dengan SBY

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Ibu Ani Yudhoyono berjalan di belakang mantan presiden SBY saat meninggalkan Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.
Ibu Ani Yudhoyono berjalan di belakang mantan presiden SBY saat meninggalkan Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Desmond J. Mahesa, mengaku tak heran dengan manuver yang dipertontonkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, saat menemui Presiden Joko Widodo terkait rencana pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada. Menurut dia, langkah itu semakin menegaskan watak inkonsistensi SBY. (Baca: Perpu Pilkada, PKS: Masih Dirapatkan, tapi...)

"Dulu, di masa pemerintahannya, SBY pernah merancang perubahan sistem pemilihan kepala daerah lewat parlemen. Sekarang dia yang ngotot mengubah lewat perpu. Bagi saya tidak ada yang luar biasa dengan pertemuan itu. Ini kan bicara soal konsistensi. Kalau SBY tidak berubah, baru saya kaget," ujar Desmond ketika dihubungi, Senin, 8 Desember 2014. (Baca: Jokowi-SBY Mesra Hanya karena Perpu Pilkada)

Menurut Desmond, langkah SBY itu memaksa Gerindra untuk mengevaluasi keberadaan Demokrat. Begitu pun dengan fraksi pendukung Koalisi Merah Putih yang memiliki kecenderungan serupa. "Kami harus lebih hati-hati dengan SBY. Sejak awal kami sadar, koalisi ini lebih condong bersandar pada kepentingan, tidak ada yang ideologis," katanya. (Baca: Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo)

Perpu Pilkada dikeluarkan guna menganulir sistem pemilihan kepala daerah lewat parlemen. Aturan yang dibuat menjelang akhir pemerintahan SBY itu diterbitkan menyusul maraknya protes masyarakat yang ingin mempertahankan sistem pemilihan langsung akibat pemberlakuan UU Pilkada. Nasib perpu itu akan ditentukan DPR pada masa sidang tahun 2015. (Baca: Ruhut Ungkap Agenda di Balik Pertemuan Jokowi-SBY)

Menurut Desmond, Fraksi Gerindra akan terus berada dalam barisan fraksi yang menolak pengesahan perpu tersebut. Sikap itu dilatari oleh kajian akademik dan masukan sejumlah organisasi masyarakat yang menilai sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih banyak mudorotnya. "Sikap kami tidak berubah," katanya. (Baca juga: Fahri Hamzah Ingin Koalisi Prabowo Satu Suara)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

RIKY FERDIANTO

Topik terhangat:
Golkar Pecah
| Wakil Ahok | Kasus Munir | Interpelasi Jokowi

Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung 

Golkar Hengkang dari Koalisi Prabowo 

Golkar Hancur, Ical dan Agung, Siapa Arang dan Abu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

16 Januari 2023

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

Selain salah satu ikon Jawa Timur, Jembatan Suramadu juga menyambungkan hidup antara dua pulau. Simak sejarah singkat berdirinya jembatan tersebut.


3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

11 Oktober 2022

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Foto: Instagram Ani Yudhoyono.
3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

SBY mengungkapkan dengan melukis dapat mendatangkan kedamaian dalam hatinya sekaligus berharap dapat mengobati rasa rindu.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

8 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra Mohamad Taufik saat ditemui wartawan di depan Ruang Rapat Paripurna Dewan, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

Politikus senior M Taufik dipecat dari Gerindra karena dinilai telah membuat dosa politik dan pembangkangan pada partai dan Prabowo Subianto.


Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

8 Juni 2022

Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di kantor NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Rabu, 1 Juni 2022. Prabowo mengatakan tidak ada agenda khusus dalam pertemuan ini. Dia bilang hanya diundang oleh Surya Paloh untuk makan siang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

Politisi Partai Gerindra menegaskan partainya tetap kukuh mendorong Ketua Umum Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.


Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

8 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

Pemecatan resmi Muhammad Taufik bakal ditentukan DPP Partai Gerindra.


Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

7 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

Politikus senior Gerindra Muhammad Taufik mengatakan jika harus bergeser, maka akan mencari partai yang nasionalis.


Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

7 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pemecatan M Taufik dari partai barurekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra.


Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

2 Juni 2022

Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. TEMPO/Khory
Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

Politikus senior Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik akan mundur dari partainya demi bisa mendukung Anies Baswedan.


Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

2 Juni 2022

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengunjungi  Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, 1 Februari 2019. Tempo/Imam Hamdi
Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

Mohamad Taufik dari Partai Gerindra menyatakan penggantiannya dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI sebagai hal biasa.