TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menolak usulan proyek monorel yang diajukan PT Jakarta Monorail. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah mempertanyakan kajian analisis tata ruang usulan pembangunan depo di atas Kanal Banjir Barat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut dia, PT Jakarta Monorail gagal meyakinkan pemerintah bahwa depo yang dibangun di atas kanal tak akan runtuh dan tak bakal menyebabkan perubahan keadaan di lingkungan sekitar.
“Kalau masih ngotot melanjutkan proyek, mereka harus mencari lokasi baru,” kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 9 Desember 2014. (Baca:Proyek Monorel Dianggap Salah Rute)
Ahok menuturkan PT Jakarta Monorail juga tak dapat menjelaskan analisis pembangunan depo di atas Waduk Setiabudi Timur. Kajian ini diperlukan guna memastikan pengerjaan proyek tak membahayakan dan tak merugikan siapa pun. Di Tanah Abang saja, kata Basuki, pembangunan depo justru akan menimbulkan titik kemacetan baru. (Baca:Aturan Ruang Udara Bisa Ganjal Proyek Monorel)
Itu sebabnya Ahok menilai tidak ada perubahan signifikan yang diajukan PT Jakarta Monorail dalam usulan rancangan kedua itu. Ahok mengatakan PT Jakarta Monorail masih berkukuh mengajukan 0,5-1,5 persen jaminan bank pada proyek tersebut. Sedangkan pemerintah DKI menyatakan nilai jaminan bank yang seharusnya dipenuhi adalah lima persen. Nilai tersebut merupakan persyaratan yang menunjukkan perusahaan sanggup melanjutkan proyek.
Ahok menjelaskan, jika PT Jakarta Monorail meminjam pembiayaan proyek tersebut dari bank, nilai yang seharusnya ditunjukkan ke pemerintah DKI adalah 30 persen dari total anggaran sebesar Rp 12 triliun. “Secara teknis, mereka tak bisa penuhi permintaan kami,” katanya. (Baca:Pengamat Dukung Ahok Hentikan Proyek Monorel)
LINDA HAIRANI
Berita Lainnya:
Kasus Ade Sara, Assyifa Isyaratkan Banding
Jusuf Kalla: Skema Subsidi BBM Diterapkan 2015
Ponsel untuk Akses 4G Telkomsel, Apa Saja?
Indikator Sukses Berantas Korupsi Menurut Jokowi
