TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo untuk membahas perihal pemberian ganti rugi kepada para korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Tuntutan pelunasan ganti rugi pada korban Lapindo di dalam peta area terdampak makin kencang setelah nasib mereka kian tak menentu.
"Minggu depan saya dipanggil oleh presiden. Kemarin saat di bandara, usai acara di Universitas Gadjah Mada saya juga sudah menjelaskan kepada presiden," ujar Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu, 10 Desember 2014. (Baca berita terkait: Ke Jakarta, Korban Lapindo Tagih Janji Jokowi)
Menurut Soekarwo, selain dia, Presiden Jokowi juga memanggil Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono.
Soekarwo menambahkan, untuk pembayaran ganti rugi sampai saat ini belum ada payung hukum berupa keputusan presiden. Meski demikian, kata Soekarwo, sebetulnya tidak jadi masalah bila pemerintah mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi ganti rugi PT Minarak Lapindo Jaya.
"Kan, di APBN 2015 sudah dimasukkan anggaran ganti ruginya. Tinggal menunggu kepres dengan membayarkan 20 persen aset milik PT Minarak Lapindo sebesar Rp 781 miliar. Itu 20 persen dari total luasnya," ujar Soekarwo. (Baca: Tagih Janji, Korban Lapindo Surati Menteri PU)
Lapindo dikenai kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp 781 miliar kepada warga di peta terdampak serta Rp 500 miliar kepada pengusaha yang pabrik dan aset-asetnya telah tenggelam.
Juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Dwinanto Hesti Prasetyo mengatakan pemerintah akan mengganti kerugian korban lumpur Lapindo di area terdampak selambat-lambatnya pada 2015. (Baca berita selengkapnya: Awal 2015, Ganti Rugi Korban Lapindo Dibayarkan)
EDWIN FAJERIAL
Berita Terpopuler:
Akhirnya Ical Mendukung Perpu Pilkada Langsung
'Yang Konflik Golkar, Kok, yang Bicara Gerindra'
Ini Isi Kesepakatan Koalisi Prabowo-Demokrat
Ruhut: SBY Tahu Rencana 'Pengkhianatan' Golkar
Rahasia Jokowi Mencegah Pejabat Korupsi