TEMPO.CO, Semarang - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah Masruchan Samsuri mengaku para pengurus tingkat cabang PPP di wilayahnya belum memiliki sikap tegas untuk mendukung kepengurusan tingkat pusat antara PPP kubu Romahurmuzy dan PPP kubu Djan Faridz.
“Akibatnya, para pengurus Dewan Pimpinan Cabang kadang ikut datang ke acara Romy, tapi juga datang ke acara Djan Faridz. Boleh disebut para pengurus cabang berdiri di dua kaki,” kata Masruchan kepada Tempo, di Semarang, Rabu (10/12).
PPP Djan Faridz akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional I di Jakarta pada 10-13 Desember 2014. Di dalam forum itu, akan dilakukan pengukuhan dan pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar PPP VIII di Jakarta, 30 Oktober-2 November lalu.
Masruchan menyebut langkah pengurus cabang yang berdiri di dua kaki itu, akibat ada rasa enak tak enak jika harus mendukung salah satu kubu. Dia mengaku ketidaktegasan pengurus cabang sebagai wujud sikap toleransi. “Tapi toleransi yang buruk,” katanya.
PPP Jawa Tengah sebenarnya sudah memiliki sikap, yakni mengakui kepengurusan PPP yang diakui pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sudah mengesahkan kepengurusan PPP versi Romy. Namun keputusan itu masih digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika nanti PTUN memutuskan yang sah adalah PPP kubu Djan Faridz, maka PPP Jawa Tengah juga akan mengakui Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP yang sah.
Meski mengakui Romy, PPP Jawa Tengah tetap mempersilakan jika ada pengurus yang ikut datang di acara Mukernas PPP kubu Djan Faridz. Namun kedatangan pengurus itu tidak mewakili institusi pengurus PPP Wilayah Jawa Tengah. Cara itu untuk menghargai perbedaan.
PPP Jawa Tengah mengaku kemelut internal di PPP akibat lemahnya sistem kaderisasi. Untuk itu, kata Masruchan, PPP Jawa Tengah mendesak kepada pengurus pusat agar segera merumuskan konsep pengkaderan baru. “Agar PPP punya jelas. Tidak mudah diadu domba,” katanya.
ROFIUDDIN
