Lewat Voting, DPR AS Setujui Anggaran 2015

TEMPO.CO, Washington - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran 2015 pemerintahan Barack Obama sebesar US$ 1,1 triliun atau sekitar Rp 13.500 triliun. Persetujuan itu turun setelah dilakukan pemungutan suara yang berlangsung hingga Kamis tengah malam, 11 Desember 2014, waktu setempat.

Dari 425 anggota yang hadir, sebanyak 219 menyetujui  dan 206 lainnya menolak RUU Anggaran 2015. Setelah pemungutan suara, DPR dan Senat akan menggelar pertemuan untuk membahas pendanaan agar kegiatan operasional kantor pemerintahan pelayanan sipil tetap berjalan.

Anggaran itu sebagian besar akan mendanai kegiatan operasional pemerintah hingga September 2015, namun ada beberapa daerah yang hanya akan menerima pendanaan jangka pendek. "Terima kasih dan selamat Natal," kata John Boehner, pemimpin DPR dari Partai Republik seusai pemungutan suara, seperti dilansir BBC, Jumat, 12 Desember 2014. (Baca juga: Lawan ISIS, Obama Ajukan Anggaran Rp 38,4 T)

Sebanyak 57 anggota dari Partai Demokrat memberikan suara dukungan terhadap rancangan anggaran, namun sebagian lainnya merasa kecewa atas sikap Presiden Obama ihwal rancangan anggaran tersebut. "Saya sangat kecewa pada posisi Obama saat ini," kata Nancy Pelosi, pemimpin DPR dari Partai Demokrat.

Rancangan anggaran itu harus disahkan kembali oleh Senat dan dikirim ke Presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Pemimpin Senat, Harry Reid, mengatakan pihaknya akan mulai melihat isi rancangan tersebut pada hari ini. (Baca juga: Presiden Obama Tunjuk Menteri Pertahanan Baru)

Sebelumnya, Partai Demokrat sempat menolak rancangan ini. Mereka berpendapat, rancangan ini akan sangat membahayakan bagi keluarga kelas menengah di Amerika. Di sisi lain, jika rancangan ini gagal disetujui, tidak ada jaminan bagi operasionalisasi kantor pemerintahan di AS akan tetap buka melayani kepentingan publik.

Pemerintah Amerika Serikat memasuki masa "shutdown" selama Oktober 2013, setelah Kongres gagal menyepakati anggaran baru. Akibat shutdown itu, lebih dari 700 ribu karyawan terpaksa cuti tanpa dibayar. Selain itu, beberapa tempat umum seperti taman nasional, lokasi wisata, hingga situs web pemerintah tidak beroperasi.

BBC | ROSALINA

Terpopuler Dunia:
Benarkah Hitler Sesungguhnya Hidup di Sumbawa?
Problem TKI di Malaysia, RI Minta Majikan Diadili 
Menteri Palestina Tewas Dianiaya Polisi Israel
Wartawan Al Jazeera Tewas di Suriah