TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz mengatakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada entitas pemerintahan selama ini tak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Padahal, kata dia, seharusnya pengelolaan keuangan negara berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, kami akan memperhatikan pemeriksaan kinerja untuk upaya kesejahteraan rakyat,” kata Harry dalam pembukaan rapat kerja di Gedung BPK, Senin, 15 Desember 2014. (Baca: Jokowi Catat Sejarah Jika Datang ke Raker BPK)
Penilaian laporan keuangan, menurut Harry, sudah seharusnya bersamaan dengan pemeriksaan realisasi program untuk kemakmuran rakyat. “Seharusnya, dengan opini WTP untuk entitas pusat dan daerah diikuti dengan peningkatan kemakmuran rakyat.”
Saat ini, kata Harry, yang menjadi indikator kemakmuran rakyat adalah kemiskinan dan pengangguran. Ia tengah mengusulkan untuk menambah kesenjangan pendapatan dalam indikator tersebut. (Baca: BPK Kritik Rangkap Jabatan Direksi BUMN)
Harry menjelaskan pengelolaan keuangan negara seharusnya membuat kesenjangan pendapatan semakin menyempit. “Tak seperti sekarang, tahun 2007 angka kesenjangan pendapatan 0,37 dan menjadi 0,42 pada tahun 2013,” tuturnya.
Hingga tahun 2013, entitas pemerintah yang mendapat opini WTP sudah mencapai 74 persen. “Kalau yang ada penyimpangan, sudah kami laporkan ke aparat penegak hukum, dan menjadi wewenang mereka,” ucap Harry. (Baca: BPK Temukan Kerugian Negara Rp 25,74 Triliun)
Untuk dapat memastikan korelasi pengelolaan keuangan dengan kesejahteraan rakyat, kata dia, BPK akan meningkatkan audit kinerja yang saat ini baru 20 persen dilakukan. Sisanya, 50 persen, adalah audit mandatory dan 30 persen audit investigasi.
TRI ARTINING PUTRI
Berita terpopuler:
Rupiah Masuk Lima Besar Mata Uang Tak Dihargai
Susi: Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan
Terbang ke Oman Kini Bisa Langsung dari Jakarta