Jokowi Diminta Melepas BNPP dari Kementerian  

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait dengan usulan pengelolaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan secara otonom. Musababnya, kerja BNPP selama ini tidak efektif karena birokrasi yang rumit.

"Badan itu dikelola kementerian dan lembaga, sehingga tidak efektif. Nanti, saya akan bersurat kepada Presiden supaya dijadikan badan otonom seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," kata Tedjo seusai pembukaan seminar kemaritiman di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2014. (Baca: Ke Sebatik, Jokowi Cek Perbatasan INA-Malaysia)

Menurut Tedjo, anggaran BNPP sering dirasa kurang karena dikelola oleh 26 kementerian dan lembaga. Tedjo menyadari bahwa pembangunan perbatasan memang kurang karena minim anggaran. "Pembangunan tidak maksimal," ujarnya.

Kemarin, Presiden Joko Widodo meresmikan Badan Keamanan Laut untuk menggantikan Badan Koordinasi Keamanan Laut di Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Revitalisasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Perubahan itu dilakukan supaya pengawasan keamanan laut tak terhambat birokrasi.

"Sudah ada perbaikan, sehingga ada badan yang independen dan jadi satu menangani keamanan laut," ujar Tedjo.

Bakorkamla merupakan bagian dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan di wilayah laut, yang terdiri atas 13 pemangku kepentingan, di antaranya TNI Angkatan Laut, Polri, dan Kementerian Perhubungan. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara turut dilibatkan dalam pengawasan.

PUTRI ADITYOWATI

Berita Lain:
MU Taklukkan Liverpool 3-0
Mourinho Tembus Batas 400 Poin di Liga Inggris
Maria Londa Incar Emas di POM ASEAN Palembang