Komisi X DPR Minta Kurikulum 2013 Jalan Terus  

TEMPO.CO, Bandung - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah melanjutkan pemakaian Kurikulum 2013. "Kami melihat ini permasalahan teknis. Sebaiknya permasalahan teknis diselesikan dengan cara teknis juga. Bukan perubahan kebijakan atau bahkan kebijakan yang mundur delapan tahun lalu," katanya di sela kunjungan kerja Komisi X di Bandung, Selasa, 16 Desember 2014.

Politikus Partai Demokrat tersebut menuturkan komisinya sengaja mengunjungi sejumlah provinsi untuk mengetahui pelaksanaan Kurikulum 2013 di daerah. "Memang betul Kurikulum 2013 dalam implementasinya masih ada kendala teknis, ada permasalahan prasarana yang belum siap, ada kebiasaan guru terhadap sistem ajar-mengajar, termasuk sistem penilaian belum terbiasa," ujarnya. (Baca: Anies: Mau Kurikulum Apa pun Bisa, Asalkan..)

Menurut Teuku, komisinya meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan. "Kami berharap, apa pun kebijakan Kementerian Pendidikan, jangan menjadikan siswa dan guru sebagai kelinci percobaan," katanya.

Teuku meminta Menteri Anies menimbang soal pelaksanaan Kurikulum 2013, karena Badan Pemeriksa Keuangan sudah melansir potensi kerugian negara jika penerapan kurikulum tersebut dihentikan. "BPK sudah mengatakan, dengan wacana yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan itu, potensi kerugian negara sampai Rp 2 triliun. Dalam hal ini di antaranya mubazirnya pelatihan guru dan buku yang sudah dipesan," ujarnya. (Baca: Menteri Anies: Stop Kurikulum Tak Perlu Izin DPR)

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan Pemerintah Provinsi Jabar menilai materi Kurikulum 2013 lebih baik dibanding Kurikulum 2006. Salah satunya, ruang dalam pengembangan kompetensi siswa dalam Kurikulum 2013.

Kendati demikian, gubernur yang akrab disapa Aher itu mengatakan ada sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan saat pelaksanaan Kurikulum 2013. Di antaranya adalah soal pengadaan buku bahan ajar dan distribusinya, pelatihan dan persiapan bagi guru serta kepala sekolah yang belum merata, serta pelaksanaan penilaian yang menyulitkan guru.

"Mungkin kemarin diputuskan pada akhir masa jabatan karena mengejar supaya segera. Mungkin itu suasananya, sehingga di lapangan cenderung tergesa, dipaksakan. Kalau kebertahapannya bagus, saya kira enggak ada persoalan," kata Aher. (Baca: Plus-Minus Kurikulum 2013 Versi Dewan Pendidikan)


AHMAD FIKRI

Berita terpopuler:
Rini Soemarno Mau Jual Gedung BUMN ke Ahok 
Nama Mahfud Md. disebut-sebut dalam Kasus Akil
|'Jokowi Lebih Pantas Pimpin PDIP Dibanding Mega'