Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yogya Tanggung Biaya Seragam dan Sepatu Siswa  

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ratusan pengunjung memadati stan pendidikan tinggi negara eropa saat pembukaan Pameran Pendidikan Tinggi Eropa atau European Higher Education Fair (EHEF) di Balai Kartini, Jakarta, 8 November 2014. Tempo/M IQBAL ICHSAN
Ratusan pengunjung memadati stan pendidikan tinggi negara eropa saat pembukaan Pameran Pendidikan Tinggi Eropa atau European Higher Education Fair (EHEF) di Balai Kartini, Jakarta, 8 November 2014. Tempo/M IQBAL ICHSAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta, Suryatmi, menuturkan program Jaminan Pendidikan Daerah itu sudah melingkupi seluruh jenjang pendidikan, dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas/kejuruan. Program ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta.

Misalnya, untuk sekolah dasar negeri, tahun ini setiap siswa berhak mendapat anggaran Rp 700 ribu. Sedangkan siswa SD swasta mendapat Rp 1,7 juta. Jumlah siswa SD pemegang KMS di Kota Yogya, baik negeri maupun swasta, berkisar 6.000 lebih siswa. (Baca: Jusuf Kalla Tegaskan Kurikulum 2013 Tidak Dicabut)

Sedangkan untuk siswa SMP negeri, tiap anak pemegang KMS mendapat dana JPD per tahun Rp 800 ribu. Sedangkan tiap siswa kurang mampu di SMP swasta mendapat JPD per tahun Rp 2,5 juta.

Jumlah bantuan bagi tingkat SMA/SMK lebih tinggi lagi. Tiap siswa dari SMA negeri mendapat JPD per tahun sebesar Rp 3 juta, sedangkan siswa SMA dari sekolah swasta mendapat Rp 3,5 juta.

Suryatmi menegaskan keseluruhan dana itu diberikan sebagai penutup iuran personal, di luar dua iuran operasional dan iuran investasi (uang gedung). (Baca: Konsep Baru Kurikulum 2013 Rampung Akhir Tahun.) Dana operasional selama ini sudah ditalangi melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan iuran gedung, khususnya SMA dan SMK, tahun depan diajukan untuk dibiayai Pemerintah Kota Yogya melalui APBD 2015.

"Jadi kebutuhan pribadi siswa, seperti seragam sampai sepatu, sudah ter-cover lewat JPD itu," kata Suryatmi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Diakui Suryatmi, ada tantangan utama dari program JPD ini, yakni bergantung pada kesadaran siswa atau orang tuanya apakah mau mengajukan diri sebagai penerima KMS. "Kadang orang tua dan siswa sendiri gengsi jika dianggap miskin karena memegang KMS, makanya tak mengajukan diri, padahal butuh," kata Suryatmi.

PRIBADI WICAKSONO

Baca juga:
Jelang Perayaan Natal, Cemara Hias Laris Manis
Kolam Raksasa Pada Sumber Longsor Banjarnegara
Alasan Gede Pasek Tantang SBY di Kongres Demokrat
Cleanaction Ajak Warga Bandung Pilah Sampah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

42 hari lalu

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Evaluasi dan Penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.


JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

52 hari lalu

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.


Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

24 Januari 2024

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, hadir di lokasi acara Desak Anies di Rocket Convention Hall, Sleman, Yogyakarta pada Selasa, 23 Januari 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan


Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

16 Januari 2024

Ilustrasi guru mengajar siswa berkebutuhan khusus. Dok. Pendidikan Inklusi Cikal
Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.


Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

16 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau pameran saat menghadiri LPDP Festival 2023 di Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggelar LPDP Festival 2023 dengan mengusung tema Enlivening Indonesia, Advancing The Nation yang bertujuan  memperluas publikasi hasil kerja pemerintah dalam memajukan pendidikan, riset dan kebudayaan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.


Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

17 Agustus 2023

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenakan pakaian adat Tanimbar Maluku menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun.


FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah

3 Juni 2023

Komisioner KPAI, Retno Listyarti, dalam diskusi PR Pendidikan di Hari Anak di Jakarta, 20 Juli 2019. Tempo/Friski Riana
FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah

Selama awal 2023, telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak.


MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal

6 April 2023

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam. dikti.kemdikbud.go.id
MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal

Kemendikbud mengatakan acara pelantikan yang dilakukan MWA UNS adalah ilegal.


Bangunan Bambu di KTT G20, Mahakarya Otentik Anak Bangsa

5 Desember 2022

Bamboo Dome, Tempat Makan Siang Pemimpin dan Delegasi G20.
Bangunan Bambu di KTT G20, Mahakarya Otentik Anak Bangsa

Pengerjaannya hanya tiga pekan. Hujan dan angin menjadi ujian berharga Bamboo Dome, sehari sebelum Presiden meninjau.


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

1 Desember 2022

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.