Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lindungi TKI, Pemerintah Desak Aturan buat Majikan  

image-gnews
Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid (kiri), berjabat tangan dengan mantan Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Masyur, usai menandatangani surat berita acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. Nusron Wahid merupakan politisi Partai Golkar yang juga Ketum GP Ansor. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid (kiri), berjabat tangan dengan mantan Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Masyur, usai menandatangani surat berita acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. Nusron Wahid merupakan politisi Partai Golkar yang juga Ketum GP Ansor. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid meminta Kementerian Luar Negeri mendesak negara penempatan tenaga kerja Indonesia soal aturan hukuman bagi majikan. BNP2TKI mencatat banyak negara tujuan TKI tak menjatuhkan hukuman bagi majikan yang melakukan penganiayaan.

"Kita kan harus membuat perlindungan terhadap warga kita," kata Nusron di kantor Kementerian Luar Negeri pada 17 Desember 2014. (Baca: Gadis Pontianak Dihukum Gantung di Pontianak)

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengklaim sudah mendesak negara penempatan untuk memiliki aturan hukuman bagi majikan. Kebijakan utama pemerintah adalah mengirim TKI bila negara penempatan sudah memiliki aturan perlindungan bagi buruh migran. (Baca: Ramai Kasus Satinah Pemerintah Tetap Kirim TKI)

Syarat lainnya adalah negara penempatan sudah memiliki MoU dengan Indonesia tentang jaminan hukum. "Itu aturan paling baku kami untuk perlindungan WNI," katanya. (Baca: Reka Ulang Pembunuh WNI di Hong Kong 3 Bulan Lagi)

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dahkiri telah berjanji akan meninjau aturan hukum tentang penegakan hukuman majikan di negara penempatan TKI. "Kami akan lihat aturannya, terutama di kawasan Timur Tengah," kata dia Senin lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Hanif, saat ini masih banyak negara yang tak memiliki aturan hukum yang jelas terhadap majikan yang menganiaya para pekerja migran. "Kalau penegakan hukumnya tidak baik, kita seperti mengirim buruh migran ke lubang masalah," katanya.

MITRA TARIGAN

Baca berita lainnya:
Ahok Umrahkan Marbot, Ini Reaksi FPI
Beda Gaya Jokowi dan SBY di Sebatik

Ahok: Kalau Tak Dilarang, Saya Bisa Hafal Al-Quran

Jokowi Panjat Menara Intai Perbatasan di Sebatik

Menteri Anies ke Nuh: Don't Take It Personally

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Nusron Wahid dan Airlangga Hartarto soal Jatah 5 Menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo

10 hari lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata Nusron Wahid dan Airlangga Hartarto soal Jatah 5 Menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo

Nusron Wahid dan Airlangga akhirnya buka suara terkait narasi jatah 5 menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo. Begini katanya.


Beredar Bocoran Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, TKN: Spekulatif

37 hari lalu

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Ahmad Muzani (tengah) dan Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan (kedua kanan) saat peluncuran platform pemilihmuda.id di Fanta HQ, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023. TKN Fanta Prabowo-Gibran meluncurkan platform pemilihmuda.id yang merupakan gerakan sukarela bertujuan menjemput suara anak muda dengan menyasar 22 juta suara anak muda untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Beredar Bocoran Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, TKN: Spekulatif

Ahmad Muzani mengatakan beredarnya informasi susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran hanya bersifat spekulatif.


Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

39 hari lalu

 Kapal pengangkut TKI ilegal yang karam di perairan Johor Bahru, Malaysia, Rabu (15/12). (ANTARA/HO-MRSC Johor Bahru)
Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.


Menang Versi Quick Count, TKN Prabowo-Gibran Tetap Minta Rekapitulasi Suara Dikawal Ketat

43 hari lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menang Versi Quick Count, TKN Prabowo-Gibran Tetap Minta Rekapitulasi Suara Dikawal Ketat

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran menginstruksikan tim pemenangan untuk mengawal ketat rekapitulasi suara. Apa alasannya?


Tanggapi Komentar soal Jokowi Tak Bisa Kerja, Nusron Wahid: Ahok Kerjanya Ngomong

49 hari lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid (kanan), dan Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono (kiri) saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tanggapi Komentar soal Jokowi Tak Bisa Kerja, Nusron Wahid: Ahok Kerjanya Ngomong

Nusron mengatakan, ucapan itu tidak perlu dibahas lantaran menurut dia, sejak dulu Ahok sudah dikenal gemar berbicara di depan publik.


Nusron Wahid Bantah Bayar Massa untuk Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Gibran

49 hari lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nusron Wahid Bantah Bayar Massa untuk Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Gibran

Nusron Wahid membantah kubu Prabowo-Gibran membuka pendaftaran peserta kampanye akbar dengan iming-iming bayaran dan makan siang.


TKN Respons Survei Prabowo-Gibran 52,5 Persen: Hilal Sekali Putaran Sudah Tampak

50 hari lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers terkait Khofifah Indar Parawansa di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2023.  Sebelumnya Khofifah secara resmi menyatakan dukungan ke paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai menjalani ibadah Umroh. TEMPO/M Taufan Rengganis
TKN Respons Survei Prabowo-Gibran 52,5 Persen: Hilal Sekali Putaran Sudah Tampak

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid mengomentari hasil survei Populi Center yang menyebut Prabowo-Gibran sudah mencapai 52,5 Persen.


Nusron Wahid Ungkap Alasan Kehadiran Terawan di Kubu Prabowo-Gibran Saat Debat Capres

53 hari lalu

Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Universitas Diponegoro, dan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, menggagas vaksin Nusantara, vaksin ini dinilai dapat memicu antibodi seumur hidup.. TEMPO/Subekti.
Nusron Wahid Ungkap Alasan Kehadiran Terawan di Kubu Prabowo-Gibran Saat Debat Capres

Eks Menkes Terawan Agus Putranto hadir di debat capres terakhir pada Ahad malam lalu. Ia mengenakan jaket khas pendukung pasangan Prabowo-Gibran.


Almas Tsaqibbirru Gugat Gibran dan Denny Indrayana, Begini Komentar Nusron Wahid

55 hari lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers terkait Khofifah Indar Parawansa di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2023.  Sebelumnya Khofifah secara resmi menyatakan dukungan ke paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai menjalani ibadah Umroh. TEMPO/M Taufan Rengganis
Almas Tsaqibbirru Gugat Gibran dan Denny Indrayana, Begini Komentar Nusron Wahid

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menilai gugatan Almas Tsaqibbirru kepada Gibran akan menghilangkan prasangka


KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

56 hari lalu

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning P, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Ribka Tjiptaning, diperiksa sebagai saksi didalami kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.